TEMPO Interaktif, Serang, Pemerintah Provinsi Banten mengucurkan dana sebesar Rp 340,46 miliar sebagai dana hibah dan bantuan sosial. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Muhadi, berdasarkan laporan realisasi dana hibah per 18 Agustus 2011, dana hibah yang telah direalisasikan mencapai Rp222,396 miliar dari total Rp340,46 miliar. “Tidak ada yang harus dipertanyakan, karena sudah ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan diproses sesuai ketentuan,” kata Muhadi.

Dalam dokumen APBD 2011, menurut Muhadi, alokasi dana hibah mencapai Rp 340,463 miliar. Alokasinya dibagi dalam enam kelompok ; Pemerintah pusat, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan sebagainya senilai Rp168,754 miliar ; organisasi kepemudaan dan olah raga ; Rp 26,966 miliar; organisasi pendidikan Rp 15,249 miliar; organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Rp 98,183 miliar; organisasi wanita Rp 5,175 miliar, dan kelompok masyarakat atau perorangan Rp 26,135 miliar.

Muhadi tak membantah tudingan banyak pihak dana hibah tersebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang akan digelar Oktober mendatang. “Dana hibah ini memang untuk kepentingan politis seperti untuk membiayai KPU, Panwas, Pengamanan Pilkada dan lainnya,” tegas Muhadi.

Namun, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, pemberian dana hibah itu dipolitisir pihak lawan politiknya. Menurutnya, ada pihak yang mempolitisasi dan memanfaatkan momen pemilihan gubernur banten yang akan digelar pada 22 Oktober 2011 mendatang. “Hibah ini program rutin untuk pelayanan sosial kemasyarakatan. Ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak pernah diributkan. Kenapa saat mau pilkada ini diributkan,” katanya.

Indonesian Coruption Watch (ICW) menuding dana hibah yang dikucurkan kesejumlah organisasi masyarakat serta lembaga sebagai alat kampanye Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah yang ikut dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Banten oktober mendatang.”indikasinya sudah jelas untuk kampanye,”ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan.

Karena itu, Rabu besok ICW akan melaporkan soal dana hibah ini ke Kementrian Dalam Negeri. Ade meminta agar Kementerian Dalam Negeri untuk berperan aktif dalam melakukan memantauan aliran dana tersebut. “Jangan sampai dana-dana itu disalahgunakan pihak incumbent untuk kepentingan pilgub,” katanya.

WASI’UL ULUM/JONIANSYAH