TEMPO Interaktif, Banten: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menemukan indikasi korupsi pada pembebasan lahan seluas 2.500 meter dengan harga Rp. 1,8 miliar di Desa Gerem, Kecamatan Merak, Kota Cilegon. Lahan yang digunakan untuk pembuatan posko terpadu itu dibebaskan oleh Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Banten, Tb Abdurrahman Sabit. "Setelah kita selidiki dan teliti, ternyata tidak ada anggaran pada APBD maupun anggaran biasa tambahan2003 yang menganggarkan dana sebesar Rp. 1,8 milyar untuk pembelian lahan posko terpadu di Merak itu," kata Rozak Al-Zab, Ketua Komisi F DPRD Banten, Jumat (12/12). Jelas, Pemerintah Provinsi Banten tidak pernah menganggarkan dana untuk pembelian lahan itu. Padahal, pihak Biro Perlengkapan mengaku, pembelian lahan menggunakan dana APBD 2003."Pimpinan dewan dan panitia anggaran mengaku, selama anggaran 2003 untuk APBD murni dan ABT tidak pernah menganggarkan dana sebesar itu untuk pembebasan lahan posko terpadu itu," kata Rozak. Tentunya, kasus pembebasan lahan itu bukan saja menyangkut "mark up" harga, tapi juga mengandung unsur kebohongan publik.Untuk itu, DPRD minta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten segera menyelidiki dan mengusut tuntas kasus yang jelas mengandung tindak pidana korupsi itu. "Selain kasusnya, permasalahannya juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak," kata Rozak lagi. Walau demikian, DPRD tetap akan memanggil Biro Perlengkapan dan Dinas Perhubungan Provinsi Banten untuk meminta penjelasannya.Meski berita buruk menimpa dirinya, Tb Abdurrahman Sabit tetap tidak mau mengklarifikasikannya kepada wartawan. Ia hanya mengatakan, pembebasan lahan sudah berjalan sesuai prosedur. "Saya agak malas mengometari hal ini. Soalnya bisa jadi polemik nanti," kata Sabit. Faidil Akbar - Tempo News Room