TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta media massa berpihak kepada negara. Sebab, media adalah salah satu pilar negara yang penting.

"Kalau bicara soal interest (kepentingan) nasional, harus bergabung dalam satu kubu. Pers harus.. bukan harus, tapi seyogyanya memihak pada negara," kata Djoko dalam "Forum Peran Media Massa dalam Pengelolaan Masalah Nasional" di kantornya, Selasa, 26 Juli 2011.

Menurut Djoko, keberpihakan itu bukan berarti pers wajib memihak pemerintah karena toh pemerintah bukanlah negara. Media massa bisa saja tetap mengawasi jajaran pemerintah dengan kritis. Namun, jika berkaitan dengan isu yang mengancam keutuhan negara, misalnya gerakan separatisme, ia meminta pers kompak mendukung bangsa.

Djoko berpendapat bahwa media massa juga harus mengingat fungsinya untuk memberi informasi, mengedukasi, dan menghibur masyarakat. Meskipun media berhak mengembangkan bisnisnya, mantan Panglima TNI itu meminta media massa tak terjebak menjadikan berita sebagai komoditas semata.

Media, katanya, haruslah berperan mematangkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik Indonesia. Bagaimana pun, ia menambahkan, karena kemajuan demokrasi Indonesia, kini pemerintah tak lagi bisa sewenang-wenang seperti masa lalu. Masa ketika pegiat pers yang kritis terhadap pemerintah bisa ditangkapi dan disingkirkan.

BUNGA MANGGIASIH