TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pendidikan Nasional berencana untuk menambah jumlah kelas atau membangun unit sekolah baru guna memenuhi kebutuhan daya tampung siswa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut data Kementerian, jumlah lulusan SMP sederajat tahun 2011 sekitar 4,2 juta siswa. Sementara, daya tampung Sekolah Menengah Atas hanya sekitar 3,1 juta. Ini berarti pada tahun ini ada sekitar 1,1 juta lulusan SMP tak tertampung di SMA.
"(Solusinya) Ekspansi dari 5 kelas menjadi 7 kelas atau penambahan unit sekolah baru," kata Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh usai peluncuran Program Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pembelajaran di Kementerian Pendidikan Nasional kemarin, Jumat, 15 Juli 2011.
Kementerian akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 untuk memenuhi daya tampung siswa tersebut. Menurut Nuh, pada tahun ini, Kementerian Pendidikan akan mendapat APBN-P sekitar Rp 12 triliun. Dari jumlah itu, Rp 2 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan kelas dan sekolah. Tapi, rincian alokasi ini masih belum pasti. "Mesti persetujuan Presiden," kata Nuh.
Pembangunan kelas dan gedung sekolah baru itu akan dikebut dalam waktu 3 bulan. Dimulai pada September dan rampung pada November 2011, sebelum penutupan tahun anggaran. Karena terbatasnya waktu, proyek pembangunan juga tidak menggunakan sistem tender. "Langsung swakelola," kata Menteri Nuh.
Namun, dia juga belum dapat merinci di daerah mana saja penambahan kelas dan pembangunan gedung sekolah baru ini akan dilakukan. "Saya lupa," kata dia. Nuh memastikan bahwa pembangunan untuk memperbesar daya tampung itu bakal mengacu pada hasil pemetaan yang dilakukan oleh kementeriannya.
MARTHA THERTINA
Berita terkait
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan
50 hari lalu
Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.
Baca SelengkapnyaJPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan
5 Maret 2024
JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.
Baca SelengkapnyaJanji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
24 Januari 2024
Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
Baca SelengkapnyaJokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi
16 Januari 2024
Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat
16 Januari 2024
Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaUntuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?
17 Agustus 2023
Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.
Baca SelengkapnyaFSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah
3 Juni 2023
Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.
Baca SelengkapnyaMWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal
6 April 2023
Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.
Baca SelengkapnyaBangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa
5 Desember 2022
Pengerjaannya hanya tiga pekan. Hujan dan angin menjadi ujian berharga Bamboo Dome, sehari sebelum Presiden meninjau.
Baca SelengkapnyaAPBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil
1 Desember 2022
Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Baca Selengkapnya