Agar Tak Jadi Liar, UGM Konversi 700 Rekeningnya

Reporter

Editor

Kamis, 14 Juli 2011 20:05 WIB

UNIVERSITAS GAJAH MADA

TEMPO Interaktif, YOGYAKARTA- Universitas Gadjah Mada memutuskan mengkonversi 700 rekening yang mereka miliki dengan nama lembaga. Dengan cara ini, menurut Direktur Keuangan UGM Haryono, dipastikan tidak akan ada rekening liar di kampus mereka.


“Kami jamin tidak ada rekening liar di UGM dengan konversi yang tengah kami lakukan,” kata Haryono kepada Tempo, Kamis 14 Juli 2011.


Konversi yang dimaksud Haryono adalah mengganti nama pejabat dalam rekening bank itu menjadi nama lembaga. Semula, kata Haryono, rekening untuk kepentingan lembaga itu diatasnamakan pejabat yang tengah menjabat.


“Sekarang dikonversi semua menjadi nama lembaga” kata Haryono lagi. “Dengan kode 888 UGM-Rektor-direktur keuangan atau nama lembaga fakultas, itulah rekening resmi UGM,”


Penertiban rekening ini, kata Haryono, dilakukan UGM bekerja sama dengan sejumlah bank yang mendukung transparansi. Sayangnya, Haryono tak hafal jumlah rekening yang sudah dikonversi tersebut. “Prosesnya sedang berlangsung” ujarnya. “Yang jelas 700 nama rekening UGM itu akan menjadi nama lembaga,”


Advertising
Advertising

Menurut Haryono, belakangan pejabat di UGM sebenarnya keberatan nama mereka menjadi pemilik uang rekening, sementara dana itu bukan milik mereka pribadi. “Ini kaitannya dengan pajak yang merugikan, karena uang itu kan bukan milik mereka,” katanya.

Banyaknya rekening di UGM itu bisa dimaklumi. Soalnya, UGM merupakan institusi pendidikan yang anggaran rutin tahunannya melebihi APBD Provinsi DIY yang hanya Rp 1,3 triliun. Kepala Humas dan Protokol UGM Suryo Baskoro menyampaikan Rencana Anggaran tahunan UGM tahun 2011 sebesar Rp 1,7 triliun.


BERNADA RURIT



Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

32 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

35 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

36 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

36 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

36 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

36 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

36 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

37 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

40 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

49 hari lalu

KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

Kerja sama melibatkan sejumlah fakultas di UGM.

Baca Selengkapnya