TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meneliti Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (BSDMI P2ED), lembaga yang kerap mencatut nama Istana dalam kegiatannya. Sebab, lembaga itu diduga merekrut karyawan dengan menarik uang dan menjanjikan mereka bakal jadi pegawai negeri sipil.

"Nanti, kalau ada bukti, saya minta aparat penegak hukum mengambil tindakan saja, (kepada yang) menjual-jual nama seperti itu," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Rabu, 13 Juli 2011. Menurutnya, ia mendengar namanya digadang lembaga tersebut sebagai salah satu pembinanya.

"Itu bohong semua. Kita buktikan kapan dia meminta saya sebagai pembina. Mesti ada suratnya resmi dan dia statusnya apa," kata Gamawan. Ia berpendapat, lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi menjual nama petinggi negara dan Istana haruslah ditindak.

BSDMI P2ED adalah lembaga yang didirikan Irwanur Latubual pada 31 Desember 2009 di Jakarta. Dalam struktur organisasinya, Latubual mencantumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sebagai pendiri. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng disebut sebagai anggota Dewan Pakar, sedangkan mantan Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri dimasukkan jadi salah seorang anggota Dewan Penasihat.

Lembaga abal-abal itu gencar beraktivitas di daerah dengan menggunakan kop surat berlambang Garuda, serupa kop resmi Istana. Irwanur sendiri mengaku sebagai Staf Ahli Presiden, dan membual organisasinya segera menjadi kementerian tersendiri.

Klaim itu sudah dibantah oleh Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, yang menampik klaim Irwanur tersebut. Yang ada ialah staf khusus Presiden, bukan staf ahli. Sedangkan BSDMI P2ED bukanlah bentukan pemerintah pusat, apalagi bakal jadi kementerian.

Berbekal kop ala Istana dan klaim sebagai staf ahli SBY, Irwanur dan kawan-kawannya nyaris selalu diterima kepala daerah, dan membentuk kantor wilayah di sejumlah daerah. Antara lain Sumatra Utara, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, hingga Papua Barat.

Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Riau Surya Maulana mengaku pernah didatangi salah seorang BSDMI P2ED yang menunjukkan surat-surat berkop Garuda dan meminta bertemu Gubernur Riau, Rusli Zainal. "Saya cek mengenai lembaga ini karena tidak jelas. Saya arahkan ke Kesbangpolinmas (Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat)," ucapnya saat dihubungi melalui telepon.

Namun, orang dari lembaga itu menolak karena mengaku diperintah SBY untuk hanya bertemu Gubernur. "Akhirnya saya tolak dan tidak pernah ada audiensi dengan Gubernur Riau," kata Surya.

BUNGA MANGGIASIH