TEMPO Interaktif, Kediri - Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Samsul Ashar, meminta para pejabat di daerahnya tidak menyewa hotel saat melakukan kegiatan dinas di Jakarta. Sebab, kata dia, Pemerintah Kediri telah menyediakan sebuah wisma yang memiliki fasilitas setara hotel.
Larangan menginap di hotel ini disampaikan Samsul Ashar siang tadi, Jumat 8 Juli 2011, sesaat sebelum meninggalkan Balai Kota Kediri menuju Jakarta. Bersama rombongan pejabat, Samsul Ashar akan meresmikan wisma tamu milik Pemerintah Kota Kediri yang dibangun di Jakarta. “Saya minta para pejabat tak lagi menyewa hotel saat ke Jakarta,” katanya, Jumat, 8 Juli 2011.
Wisma milik Pemkot Kediri yang berada di Cempaka Putih Tengah XVIII/11 RT 03 RW 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat ini memiliki fasilitas setara hotel. Menampung 20 orang lengkap dengan fasilitas ruang kerja, ruang pertemuan, dan ruang santai, rumah ini juga memiliki tenaga kebersihan dan pelayanan.
Samsul mengatakan, wisma tamu ini sebenarnya sudah lama dibangun di Jakarta. Namun, karena kondisinya yang kurang representatif, Pemerintah Kediri melakukan sejumlah perbaikan dan penambahan fasilitas dengan biaya Rp 200 juta pada tahun anggaran 2010. “Besok pagi akan saya resmikan biar bisa digunakan,” kata dia.
Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri Hariadi mengatakan wisma tersebut sudah lama tidak dipergunakan. Para pejabat enggan menggunakannya karena dianggap kurang layak. Karena itu mereka selalu memilih beristirahat di hotel meski memerlukan biaya akomodasi yang lumayan gede.
Wisma tamu itu sendiri menurut Hariadi cukup representatif untuk kebutuhan menginap pejabat eselon III dan IV. “Tapi, kalau untuk pejabat di atas golongan itu harus tetap menginap di hotel,” katanya.
HARI TRI WASONO
Berita terkait
Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?
3 hari lalu
UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
5 hari lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaDisebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
6 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca SelengkapnyaKPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja
8 hari lalu
KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaBoyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
11 hari lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Baca SelengkapnyaSegini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
12 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Baca SelengkapnyaPUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
13 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
14 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
20 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Baca SelengkapnyaDosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
21 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Baca Selengkapnya