TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji menilai Inspektur Jenderal Sutarman layak menjadi Kabareskrim, menggantikan Komisaris Jenderal Ito Sumardi yang pensiun Juni lalu.
"Saya kira sudah tepat, sudah bagus sekali Pak Tarman untuk regenerasi. Beliau berprestasi," ujar Staf Ahli Kepala Polri tersebut usai menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Polri ke-65 di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat 1 Juli 2011.
Kepada Sutarman yang akan dilantik pekan depan, Susno menitipkan pesan agar ke depannya Bareskrim mendapatkan perhatian ekstra. "Bareskrim itu suatu fungsi yang sangat menentukan di polisi, fungsi penegakan hukum dan itu yang banyak dikeluhkan masyarakat sehingga perlu perhatian khusus," ujarnya.
Sutarman sebelumnya menjabat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Keputusan pengangkatan Sutarman tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) No: STR 1334/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011. Bersama Sutarman, ada 11 jenderal lainnya yang dimutasi.
Menggantikan Sutarman sebagai Kapolda Metro Jaya adalah Inspektur Jenderal Untung Suharsono Radjab. Untung sebelumnya adalah Kapolda Jawa Timur. Adapun Untung akan digantikan Inspektur Jenderal Hadiatmoko yang sebelumnya menjabat Kapolda Bali.
Posisi Hadiatmoko akan dipegang Inspektur Jenderal Totoy Herawan Indra yang sebelumnya menjabat Asisten Operasional Mabes Polri. Posisi Totoy akan digantikan Inspektur Jenderal Badrodin Haiti.
Sementara Koordinator Staf Ahli Kapolri akan ditempati Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang. Pengganti Edward di Jawa Tengah akan diisi Inspektur Jenderal Polisi Didiek Sutomo Triwidodo yang menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Didiek akan digantikan Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana Arif Mansyur yang dulunya Wakil Inspektur Pengawasan Umum. Posisi Dikdik digantikan Inspektur Jenderal Hasyim Irianto.
Sutarman yang pernah menjadi ajudan Presiden Abdurrahman Wahid itu sebelumnya juga pernah menjadi Kapolda Jawa Barat menggantikan Inspektur Timur Pradopo yang saat ini menjadi Kapolri. Pria 52 tahun ini sebelumnya adalah Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.
ISMA SAVITRI
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
7 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
22 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya