TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, mengatakan usulan pensiun dini bagi pegawai BUMN dan PNS hanya salah satu alternatif mengurangi besarnya anggaran yang dikeluarkan negara.
"Saya setuju salah satu alternatifnya pensiun dini, tapi masih ada juga yang kita mutasikan ke tempat lain dan sebagainya," kata Mangindaan di Kantor Presiden, Jakarta, Jum'at, 24 Juni 2011.
Selain usulan pensiun dini, Mangindaan mengatakan ada langkah lain yang sudah dilakukan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di tahun-tahun kedepan. Yaitu mengurangi jumlah rekrutmen BUMN dan PNS. "Lebih selektif, kita kurangi istilahnya bukan kuota, tapi formasi sehingga bisa menjawab yang tadi, perlu dipensiun dini atau tidak," kata Mangindaan.
Jumlah penerimaan pegawai baru nantinya, kata dia, juga disesuaikan jumlah pegawai yang pensiun di tahun tersebut. "Misalnya yang pensiun tahun ini 150 ribu, paling kita terima 150 ribu saja, jadi tidak bertambah," kata politisi Partai Demokrat itu.
Menurut dia, kementeriannya sedang mengetatkan perekrutan honorer di daerah-daerah yang masih terus berlangsung, padahal seharusnya sudah dihentikan sejak 2006. "Saya diminta selesaikan honorer itu, mudah-mudahan tahun terakhir," kata Mangindaan.
Dia melihat sudah ada perubahan, misalnya tahun ini tidak seperti tahun lalu. "Pengajuan tidak besar-besar tapi kecil-kecilan saja, jadi mereka sudah mengerti berapa kebutuhan sebenarnya, tak hanya asal mengajukan tambahan formasi," kata Mangindaan.
MUNAWWAROH
