TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Lembaga Penelitian SMERU, Asep Surhayadi, mengatakan program pemerintah dalam pembangunan belum menyentuh rakyat keseluruhan. Pemerintah seharusnya juga memikirkan bagaimana rakyat yang tergolong miskin juga dapat terlibat dalam proses itu.
"Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tak didorong pertumbuhan di masyarakat," kata Asep usai acara launcing buku Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia di Hotel Borobudur, Kamis 23 Juni 2011.
Menurut Asep, program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sejak tahun 2008 memang sudah ada beberapa. Namun, pengentasan kemiskinan tidak berjalan cepat dan belum membuat orang miskin bisa mengatasi masalahnya.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik di tahun 2009, sebanyak 14,5 persen atau 32,53 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sementara untuk tahun 2010, angka kemiskinan menurun menjadi 31,02 juta penduduk dengan batas kemiskinan sekitar Rp 211.000. Namun, apabila menggunakan standar US$ 2 per hari orang seperti yang digunakan di banyak negara, sebanyak 50,65 persen penduduk tergolong miskin.
Untuk dapat mengentaskan angka kemiskinan dan mengejar target pemerintah, lanjut Asep, adalah dengan memperbesar cakupan program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan, PNPM dan program kesehatan. Misalnya, dia mencontohkan, program PKH baru mencakup sekitar 1 juta keluarga miskin. "Perbesar cakupan wilayahnya dan besaran bantuannya juga kalau ingin mengurangi kemiskinan," kata Asep.
