TEMPO Interaktif, Jakarta - Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut mereka seharusnya tidak sekadar menjadi event organizer yang mengurusi proses seleksi dari tahap ke tahap, salah alamat. “Terserah orang menilai. Tapi, anggapan ICW salah alamat,” kata Sekretaris Panitia Seleksi Achmad Ubbe, Minggu 19 Juni 2011.
Sebelumnya, peneliti ICW Febri Diansyah menyebut Panitia Seleksi seharusnya tidak sekadar menjadi event organizer yang mengurusi proses seleksi dari tahap ke tahap. Mereka diminta punya visi ke depan mengenai sosok pimpinan KPK. Sejauh ini, Panitia Seleksi dipandang Febri baru bicara teknis dan persyaratan saja, tanpa menyebut visi.
Menurut Febri, ada tujuh tantangan bagi Panitia Seleksi KPK. Pertama, harus memiliki visi memilih pimpinan KPK. Kedua, harus mengumumkan kepada publik kriteria detail pimpinan KPK. Ketiga, pimpinan KPK harus memiliki kekayaan yang wajar. Keempat, Panitia Seleksi harus menanyai calon pimpinan KPK soal sikap mereka terhadap kasus-kasus korupsi.
Kelima, Panitia Seleksi harus memperhatikan hasil judicial review masa jabatan pimpinan KPK yang besok diputus Mahkamah Konstitusi. Keenam, calon pimpinan KPK tidak boleh punya riwayat terjerat kasus hukum. Ketujuh, Panitia Seleksi harus menanyai calon pimpinan KPK soal wacana pemiskinan koruptor.
Menurut Ubbe, karena memang saat ini masih dalam tahap seleksi administrasi, wajar jika semua saran ICW belum bisa dipenuhi. “Berdasar Surat Keputusan Presiden, kan tugas kami memang memilih pimpinan, yang awalnya dimulai tahap seleksi administrasi,” ujarnya.
Saran-saran ICW, kata Abbe, mungkin bisa digunakan dalam tahap selanjutnya, setelah seleksi administrasi. “Itu nanti akan diuji di tahap tracking. Termasuk mengetes ketaatan membayar pajak dan melaporkan hasil kekayaan,” ujarnya.
Seperti diketahui, pendaftaran calon pimpinan KPK akan ditutup besok, 20 Juni 2011. Sejauh ini, ada 127 orang pendaftar yang berasal dari berbagai profesi. Di antara yang sudah mendaftar adalah Brigadir Jenderal Nana Rukmana, jaksa Sutan Bagindo Fahmi, dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat.
ISMA SAVITRI
Berita terkait
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
28 hari lalu
Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras
16 Maret 2023
Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.
Baca SelengkapnyaRafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan
15 Maret 2023
Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP
12 Februari 2023
Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDigugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
11 Februari 2023
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDigugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP
11 Februari 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
Baca SelengkapnyaBW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut
6 Agustus 2021
KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman perihal alih status pegawai.
Baca SelengkapnyaICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi
21 Mei 2020
Peringatan ICW terhadap kejaksaan Agung mendasarkan pada penjelasan mantan Asisten Pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.
Baca SelengkapnyaDinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
30 Desember 2019
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.
Baca SelengkapnyaPeneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK
12 Desember 2019
Dewan Pengawas KPK dianggap tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan.
Baca Selengkapnya