TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia, Imparsial, menilai, makin diakomodasinya tuntutan-tuntutan TNI dan BIN dalam perumusan kebijakan keamanan dalam negeri mengakibatkan meningkatkan kembali pelanggaran hak asasi manusia sepanjang tahun ini. Demikian salah satu butir pernyataan yang diungkapkan Imparsial dalam evaluasi kondisi HAM Indonesia sepanjang 2003, Selasa (9/12) di kantornya Jalan Diponegoro, Jakarta.Menurut Riset Manager Imparsial, Leonard Simanjutak, fenomena itu dapat diamati dengan melihat kebijakan dan praktek pemerintahan dalam satu tahun terakhir. Inilah yang diwujudkan dalam penetapan dan perpanjangan darurat militer di Aceh, penggusuran rakyat miskin kota Jakarta, diproduksinya Undang-Undang No 15 dan 16 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penembakan petani dalam kasus Bulukumba, serta dipercepatnya eksekusi terhadap terpidana mati. "Pada semua kasus diatas telah terjadi pelanggaran -pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Bahkan di Aceh dan Bulukumba terdapat indikasi terjadinya pelanggaran HAM berat," ujar Leonard.Akhir-akhir ini memang terdapat tuntutan-tuntutan dari masyarakat, khususnya kelas menengah, agar pemerintah mengatasi permasalahan keamanan yang makin serius akhir-akhir ini. Namun tuntutan tersebut, menurutnya, tidak mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara komprehensif, namun justru memanfaatkannya sebagai legitimasi terhadap kebijakan dan praktek-praktek keamanan refresif yang mengedepankan cara-cara militeristik.Cara-cara ini juga diikuti oleh hampir seluruh aktor politik yang tergabung dalam koalisi pimpinan Megawati Sukarnoputri, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2004 mendatang. Penyelesaian keamanan dikedepankan dalam tawaran politik mereka setelah kegagalan pemerintahan ini dalam mewujudkan reformasi politik dan ekonomi. Khususnya kepada masyarakat kelas menengah, yang saat ini sedang mengalami keresahan akibat ancaman terorisme dan keamanan lainnya.Ramidi - Tempo News Room