Panitia Seleksi KPK Mencari Akuntan Forensik  

Reporter

Editor

Sabtu, 11 Juni 2011 14:22 WIB

Himpunan Indonesia Muda melakukan aksi simpatik penggalangan sejuta tanda tangan untuk mendukung KPK di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/11). Aksi ini sebagai dukungan terhadap dua pimpinan KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. TEMPO/Su

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menjelang penutupan pendaftaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Juni mendatang, anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rhenald Kasali, menuturkan sedang mencari calon berlatar belakang akuntan. "Paling tidak yang mengerti akuntansi forensik," kata Kasali dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 11 Juni 2011.

Kasali memberi contoh bekas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode pertama, Erry Riyana Hardjapamengkas, yang merupakan sarjana akuntan. "Kami mencari akuntan yang bagus, tapi kelihatan banyak yang penakut, akuntan asyik cari duit," kata Kasali. "Maka kini panitia seleksi mulai 'menjemput bola' mencari calon berkualitas."

Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana berharap pimpinan komisi mendatang adalah orang-orang yang tak memiliki kepentingan. "Berani, berintegritas, moralitas terjaga, dan 'setengah malaikat'," kata Denny.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho berharap pimpinan KPK mempunyai independensi dan berani. "Pimpinan komisi sekarang terkesan tak independen dan penakut," kata Emerson. "Contohnya kasus Nazaruddin, KPK terlihat lamban karena melibatkan partai berkuasa."

Saat ini, untuk menjaring calon yang berkualitas, panitia seleksi yang beranggotakan 12 orang itu sudah 'menjemput bola'. Setiap anggota mencari 10 orang sehingga paling tidak terkumpul 120 orang calon pimpinan. "Ketika dibuka di rapat, ternyata ada kesamaan nama," kata Kasali.

Emerson memuji langkah KPK. "Cara ini membujuk mereka yang punya kapasitas, daripada dia tidak 'menjemput bola', tapi yang masuk para pembela koruptor," kata Emerson.

Dia mengingatkan bahwa proses kritis uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat harus diawasi. "Bagaimana menghindari proses tawar-menawar di sana," papar Emerson.

DIANING SARI

Berita terkait

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

39 menit lalu

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

PN Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan pencabutan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum bekas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Baca Selengkapnya

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

1 jam lalu

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh keberatan mengenai kedudukan penuntut umum KPK yang tidak berwenang menuntut dalam perkara TPPU.

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

3 jam lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

3 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

3 jam lalu

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?

Baca Selengkapnya

Usut Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Penyanyi Nayunda Nabila

4 jam lalu

Usut Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Penyanyi Nayunda Nabila

Nayunda Nabila dan pihak biro perjalanan swasta akan diperiksa KPK dalam kasus dugaan pencucian uang Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

5 jam lalu

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

Anggota Pansel KPK diminta agar bersih dari genealogi politik.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, Jaksa KPK Hadirkan Delapan Pejabat Kementan Sebagai Saksi

8 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, Jaksa KPK Hadirkan Delapan Pejabat Kementan Sebagai Saksi

Semua saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini adalah bawahan Syahrul Yasin Limpo semasa jadi Menteri Pertanian.

Baca Selengkapnya

Rahmady Effendy Akui Dibebastugaskan dari Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Usai Dilaporkan ke KPK

8 jam lalu

Rahmady Effendy Akui Dibebastugaskan dari Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Usai Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membenarkan dirinya saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya lantaran sedang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Rangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara

8 jam lalu

Rangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara

KPK kembali menetapkan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan nilai mencapai Rp 100 miliar.

Baca Selengkapnya