Lebih lanjut, Akbar mengatakan dalam duet tersebut Gus Dur hanya sebagai kepala negara sedangkan Megawati yang menjalankan roda pemerintahan sepenuhnya, termasuk memimpin kabinet. “Ini semua tergantung Gus Dur, Ibu Mega, dan fraksi-fraksi,” kata dia. Jika hal ini dapat disepakati, kata Akbar, akan mempermudah kerja fraksi-fraksi.
Namun Akbar tidak memberikan jawaban pasti, apakah pernyataannya ini merefleksikan telah terjalinnya kompromi politik antara dirinya dan Presiden Wahid.Percepatan Sidang Istimewa (SI) menurut Akbar masih belum diperlukan. Namun bisa dilakukan jika Presiden secara tiba-tiba mengeluarkan dekrit atau pemberlakuan negara dalam keadaan bahaya.
Akbar yang dalam acara tersebut langsung menerima buku dari Presiden Wahid mengatakan, Partai Golkar, tetap berharap presiden memberikan pertanggungjawaban di SI. Karena hal itu sesuai dengan TAP MPR/III/1978. (Dian Novita)
