“Pernyataan ini menunjukkan Gubernur tidak peka karena saat ini proses hukum terkait sengketa tanah tersebut masih berjalan,”kata Ketua Litigasi Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen, Teguh Purnomo, kepada Tempo, Selasa 17 Mei 2011.

Gubernur Bibit Waluyo memberi pernyataan tersebut saat dicegat wartawan usai melantik Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji, Senin kemarin. Tatto menggantikan Probo Yulastoro yang saat ini mendekam di penjara karena kasus korupsi APBD Cilacap. “Tentara harus tetap latihan,” kata Bibit saat itu.

Sebelumnya, warga Desa Setrojenar memasang sekitar 30 spanduk di jalan yang menuju kantor Dislitbang TNI AD. Dalam spanduk tersebut, warga menolak kembali digelarnya latihan militer di tempat itu.

Bibit sendiri menyatakan, tindakan pelarangan oleh warga terhadap latihan militer merupakan tindakan ngawur. Ia menilai, warga Urut Sewu telah melakukan tindakan yang salah dengan mengklaim tanah itu miliknya. Ia menambahkan, tanah Urut Sewu merupakan milik tentara sehingga mereka boleh melakukan kegiatan latihan di tanah tersebut. “Itu hak tentara untuk berlatih di sana, mengapa rakyat harus melarang,” ujarnya.

Menurutnya, secara hukum, tanah Urut Sewu merupakan tanah negara yang dimiliki TNI AD. Selain itu, dalam rencana tata ruang yang baru, kawasan tersebut juga masuk wilayah pertahanan dan keamanan. “Rakyat dan tentara harus sengkuyung, biarlah tentara melakukan latihan di tempat itu,” tegas Bibit yang pernah menjabat Danjen Kopassus itu.

Menanggapi hal itu, Teguh mengatakan, saat ini warga sudah tidak mempunyai harapan kepada siapa mereka mengadu. Padahal, selama ini, warga sangat berharap agar Bupati maupun Gubernur bisa menjadi pengayom dan membela mereka. “Apalagi kasus hukum terkait insiden tersebut belum selesai baik masalah penganiayaan dan sengketa tanah,” imbuhnya.

Ia berharap Bibit mau menghormati rancangan peraturan tata ruang yang saat ini belum final tersebut. Menurutnya, rencana menjadikan Kawasan Urut Sewu sebagai wilayah pertahanan dan keamanan saat ini belum mempunyai payung hukum yang jelas. “Jangan asal memberikan pernyataan yang hanya akan memanaskan suasana, hormatilah proses hukum yang saat ini sedang berlangsung,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD Desa Setrojenar, Kolonel Infanteri Kusmayadi, mengatakan saat ini belum ada rencana tentara untuk kembali latihan di tempat itu. “Belum ada pemberitahuan lebih lanjut soal rencana latihan,” katanya melalui telepon selulernya.

Kusmayadi mengatakan, isu terkait rencana kembali digelarnya latihan militer di tempat itu memang sempat membuat warga resah. Ia mengakui, saat ini banyak ditemukan spanduk berisi penolakan terhadap rencana latihan tersebut.

Secara umum, kata dia, situasi keamanan di desa tersebut masih aman. Warga yang bekerja di obyek wisata Pantai Bocor juga sudah mulai menjalankan aktivitasnya. “Semua sudah kembali bekerja di tempat masing-masing,” imbuhnya.

ARIS ANDRIANTO