TEMPO Interaktif, Jakarta:Dirjen Perlindungan HAM, Depkeh & HAM, Hafid Abbas, menyatakan saat ini perlu ada pembenahan sistem rekruitmen hakim. Langkah itu penting untuk memperbaiki profesionalisme hakim guna meningkatkan citra lembaga peradilan di masyarakat. “Pembenahan sistem rekruitmen harus diperhatikan,” kata dia, usai konferensi pers tentang ‘Lomba Penulisan Karya Tulis tentang HAM,’ di Menara Peninsula, Selasa (3/12). Hafid mengungkap hal itu menanggapi makin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Meski begitu, ia tak bisa memberi kepastian, apakah pemerintah akan mengubah pola rekruitmen hakim atau tidak. Yang jelas, “Pemilihan hakim harus benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan. Untuk itu, kriteria dan proses seleksi juga harus jelas dan transparan,” kata Hafid. Selain soal rekruitmen, sistem pendistribusian para hakim juga harus dibenahi secara komprehensif, termasuk penempatan hakim di daerah-daerah konflik. Sebab, di daerah konflik seringkali terjadi kelangkaan hakim. Menanggapi banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas, atau bahkan belum dibawa ke pengadilan, Hafid menegaskan kalau masalah itu banyak faktor yang terkait. Sebab, dalam proses hukum, aparat penegak hukum lain, seperti polisi dan jaksa juga terlibat. “DPR pun terlibat untuk memberi persetujuan suatu kasus dikategorikan pelanggaran HAM berat atau tidak,” kata dia. Lalu, Hafid mencontohkan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II yang dinyatakan DPR tidak cukup bukti untuk disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam urusan ini, lanjut Hafid. Depkeh HAM lebih mengutamakan perbaikan lembaga peradilannya, termasuk di dalamnya para hakim dan panitera. Ke depan diharapkan akan semakin banyak hakim yang memahami masalah HAM. Dengan begitu, perkara-perkara HAM yang banyak disorot dunia bisa diselesaikan dengan lebih baik. Berkait dengan akan diperingatinya Hari HAM Se-dunia, 10 Desember mendatang, Hafid berharap akan ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM. Untuk itu, departemennya menyelenggarakan lomba penulisan karya tulis bertemakan HAM, yang berlangsung pada 3-10 Desember. Tulisan tersebut harus sudah pernah dimuat di media massa. (Retno Sulistyowati-Tempo News RoomM)