TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teorisme Ansyaad Mbai mengatakan, maraknya praktek korupsi dan kemiskinan juga dijadikan alasan para pelaku teror untuk menjalankan aksinya.
"Dalam diskusi tertutup kelompok radikal, korupsi dan kemiskinan jadi bahasan hangat untuk melawan Pemerintah," ujar Ansyaad di Jakarta, Senin 9 Mei 2011.
Pemerintah, menurut Ansyaad, menjadi pihak yang dituding bertanggung jawab atas kedua masalah itu, sehingga sah untuk mereka serang. Sebelumnya, isu-isu lokal seperti korupsi, maksiat, pornografi, dan Ahmadiyah menjadi isu uang diusung kelompok-kelompok radikal non-terorisme. Sedangkan kelompok radikal terorisme mengusung tema global semacam pembebasan Palestina, Afganistan dan Irak.
Tetapi sekarang, kata Ansyaad, batas antara kelompok radikal terorisme dan radikal non-terorisme ternyata semakin tipis dan tidak jelas. Secara internasional, Indonesia sebetulnya dianggap cukup berhasil melawan terorisme.
"Tapi kita sendiri merasa belum berhasil menghentikan aksi teroris, kita menyadari ini gerakan ideologis," kata Ansyaad. "Kita tahu gerakan tidak otomatis berhenti ketika pemimpinnya mati atau tertangkap."
Karena itulah upaya deradikalisasi merupakan hal penting untuk dilakukan selain penindakan hukum. Lembaganya kini juga menjalin kerja sama dengan lembaga dan organisasi masyarakat muslim seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan upaya deradikalisasi tersebut.
BUNGA MANGGIASIH
