TEMPO Interaktif, JAKARTA - Meski Partai Keadilan Sejahtera tak juga dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan berarti partai itu ditendang dari koalisi. "Komunikasi dengan PKS berbeda, mungkin ada mekanisme lain," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa via telepon, Ahad (3/4).

Menurutnya, komunikasi tak harus lewat pertemuan langsung. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membicarakan masalah koalisi.

Yang jelas, katanya, PKS tetap berada dalam koalisi. Buktinya, dalam pertemuan terakhir partai-partai anggota koalisi dua-tiga pekan lalu pasca sidang paripurna hak angket pajak, PKS masih tetap hadir.

Saan mengatakan Demokrat masih menunggu hasil final evaluasi koalisi yang dilakukan Yudhoyono. "(Dia) sudah memanggil pimpinan partai koalisi, sudah dibicarakan komitmen baru ke depan seperti apa, pasti Pak SBY sudah menyusun format baru," ucapnya.

Ia menguraikan, naskah pakta baru itu bakal menata ulang dan mengatur code of conduct koalisi. Nantinya, partai harus berkomitmen konsisten mendukung pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif.

"Nggak ada lagi huru-hara seperti kemarin," ujarnya merujuk pada sengkarut hak angket pajak yang didukung beberapa partai koalisi.

Ia hakul yakin apa yang disusun Yudhoyono bakal membuat koalisi lebih baik di masa depan, serta bermanfaat pula bagi masyarakat.

BUNGA MANGGIASiH