TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemeriksaan pendahuluan terhadap materi permohonan hak uji UU Nomor 45/1999 tentang Pemekaran Papua menyatakan bahwa materi permohonan tersebut sudah lengkap. Pemeriksaan pendahuluan telah dilaksanakan Rabu (3/12) di kantor Mahkamah Konstitusi, Plaza Sentris, Jakarta. Menurut Hakim Konstitusi Achmad Roestandi, materi permohonan hak uji ini sudah lengkap sehingga tidak memerlukan perbaikan. “Baik legal standing, postitum, maupun petitumnya sudah lengkap sehingga akan langsung diteruskan ke persidangan,” ujar Achmad. Selain karena kelengkapan, permohonan ini juga mendapatkan prioritas khusus karena sifatnya yang sangat mendesak. Jadwal sidang, kata Achmad, belum bisa ditentukan karena panel tiga hakim masih harus melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan ke rapat pleno sembilan hakim yang akan dilaksanakan secara terbuka. “Mudah-mudahan bulan ini sudah bisa ditetapkan jadwal sidangnya,” ujarnya. Menurut kuasa hukum pemohon, Budi Setianto, dengan penerapan undang-undang tersebut oleh pemerintah menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan terhentinya pembangunan karena adanya konflik elite politik dan birokrasi. Menurutnya, rakyat Papua menolak penerapan UU Nomor 45/1999 karena melanggar pasal 18 A UUD 1945. Rakyat Papua menginginkan pemekaran harus melalui UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus. Jadi, kata Budi, pemekaran harus melalui persetujuan DPR dan MPR Papua dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, kultural dan pembangunan di Papua. Pemohon hak uji adalah Ketua DPRD Papua John Ibo, yang pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan menyempatkan diri untuk hadir. Menurut dia, kehadirannya tersebut untuk menyakinkan hakim tentang kesungguhannya serta memperkuat kuasa yang diberikan kepada para kuasa hukum. Menurut John, korban yang berjatuhan di Papua bukan karena pemberlakuan UU Pemekaran tapi lebih dikarenakan adanya pemaksaan kekuasaan terhadap rakyat Papua untuk lebih memperkuat pemberlakuan UU Pemekaran. Pihaknya selama ini telah berusaha menyalurkan aspirasi rakyat Papua baik ke Presiden, Mendagri, Menko Polkam, maupun ke DPR RI, namun belum mendapat tanggapan yang pasti. “Karena itu kami menempuh jalan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya. Menurutnya, jika persoalan ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kerusuhan yang tiada hentinya di tanah Papua. “Masyarakat sebenarnya masih menginginkan untuk lepas dari NKRI,” tambahnya. Mawar Kusuma - Tempo News Room