Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Chotibul Umam Wiranu, mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Abdurrahman Wahid akan mengganti tiga Kepala Staf TNI sebelum Sidang Istimewa (SI) MPR digelar Agustus nanti. "Dalam waktu dekat ini akan ada pergantian Kepala Staf (TNI) sebelum SI," kata Chotibul di tempat yang sama.
Menurut Chotibul, pergantian para Kepala Staf TNI ini sehubungan akan dikeluarkannya dekrit karena Presiden Wahid memilih orang-orang yang mendukungnya. Namun, alas an itu dibantah Menhan. "Saya kira tidak benar, saya ingin kita melihat dekrit itu sebagai wacana," kata Mahfud. Apalagi, menurutnya, syarat dikeluarkannya dekrit perlu persetujuan sembilan pejabat negara. "Jadi kemungkinan dekrit itu (akan keluar) makin kecil," paparnya.
Menhan memandang tidak relevan jika penggantian Kepala Staf TNI dikaitkan dengan dekrit lantaran para pejabat tersebut merupakan pejabat birokrasi, bukan pejabat politik. "Itu tidak ada konteksnya," kilahnya.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Hanafie Asnan menolak berkomentar tentang kabar penggatian itu. "Itu bukan kapasitas saya," elaknya sebelum memasuki ruang rapat Pansus. Ia hanya menilai Chotibul tidak pada tempatnya mengungkapkan hal tersebut. "Dari mana PKB punya hak untuk mengatasnamakan presiden? Itu tidak ada relevansinya" tukasnya.
Hanafie mengaku belum tahu tentang penggantian itu. Ia memandang proses pergantian Kepala Staff memerlukan prosedur yang panjang karena harus melalui Wanjakti terlebih dahulu. (Anggoro Gunawan)
