TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Partai Demokrat, Denny Kailimang mengatakan, Partai Golkar tetap dipertahankan di dalam koalisi demi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.
"Mau tidak mau itu untuk menjaga, kita melihat bahwasanya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pembangunan di republik ini, mau tidak mau (Golkar dipertahankan)," katanya di Jakarta, Rabu 9 Maret 2011.
Menurut Denny, Partai Golkar harus mematuhi kontrak baru dan tidak lagi bermain mata dengan mengganggu jalannya pemerintahan.
"Sebenarnya sudah sama, platformnya sama untuk perbaikan, `kan untuk pembangunan. Ini yang harus kita bangun dengan kontrak-kontrak baru ini dan Golkar saya lihat sudah setuju dengan kontrak-kontrak baru itu," katanya.
Ia menambahkan, gangguan oleh partai koalisi sangatlah tidak etis. Sebagai partai pendukung pemerintah, seharusnya juga turut mengamankan jalannya kebijakan pemerintah.
"Satu, bagaimana menjaga pemerintahan stabil dan efektif agar program-program pembangunan jalan. Kedua. agar tidak diganggu-ganggu di DPR. Koalisi harus benar-benar dong, kalau sudah berkoalisi, harus memenuhi komitmen itu, jangan dipermainkan," katanya.
Ia menambahkan, momentum ini digunakan untuk mengevaluasi agar pemerintah tidak lagi diganggu oleh partai-partai politik pendukungnya sendiri.
"Ke depan jangan menggoda-goda lagi, ke depan harus ada kontrak yang lebih tegas lagi, bagaimana kepatuhannya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah agar supaya tidak diganggu-gangu di DPR. Itu tugas koalisi untuk menjaga. Harus ada kontrak baru, dengan adanya evaluasi atas koalisi dan reshuffle kabinet ini," katanya.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie telah bertemu Presiden Yudhoyono untuk membahas masalah koalisi pada Selasa (8/3).
Aburizal Bakrie seusai pertemuan dengan Presiden Yudhoyono mengatakan, Golkar tetap berada dalam barisan koalisi.
Sebelumnya Golkar terancam dikeluarkan dari barisan koalisi karena dianggap menentang koalisi dalam masalah hak angket pajak. Golkar dan PKS menjadi pendukung utama hak angket pajak yang ditolak keras oleh Partai Demokrat dan partai koalisi lainnya.
WDA | ANT
