TEMPO Interaktif, Bandung:Lebih dari 150 orang karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dimotori oleh Serikat Pekerja (SP) PT KAI menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar Direktur Utama PT KAI Umar Berto beserta jajaran direksi lainnya mengundurkan diri paling telat 17 Februari 2002. Pasalnya menurut mereka sebagian besar anggota direksi baru itu merupakan pejabat lama yang punya andil terhadap bobroknya manajemen PT KAI selama ini. Selain itu menurut Anjar, Fit and Proper Test terhadap mereka dianggap tidak obyektif dan formatnya tidak jelas. "Orang-orang lama itu sudah jelas dianggap gagal, kok masih di tes," kata Anjar Sasongko Sudarmo, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) PT KAI, kepada pers di depan auditorium Kantor Pusat PT KAI Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung, Kamis (14/2). Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka mengancam akan melakukan penghentian dan pembatalan seluruh perjalanan KA Jawa dan Sumatera secara estafet selama lima hari mulai 18 Februari 2002. Rencananya mereka akan mulai menghentikan perjalanan KA Batu Bara Rangkaian Panjang di Sumatera Selatan. Disusul besoknya dengan penghentian seluruh perjalanan KA Mutiara Timur, Parahyangan, Argo Gede dan Argo Wilis. Di hari ketiga yakni pada 20 Februari 2002, seluruh perjalanan KA Argo akan dihentikan. Dan besoknya seluruh perjalanan KA Eksekutif dan Bisnis di Sumatera Utara akan dihentikan. Dan hari terakhir, mereka berencana akan menghentikan seluruh perjalanan KA di Sumatera Barat. Seluruh pengunjuk rasa akhirnya diterima Direktur Utama Omar Berto bersama seluruh jajaran Direksi - kecuali Direktur SDR Masjraul Hidayat yang sedang naik haji- di ruang auditorium untuk melakukan dialog. Dalam dialog tersebut Omar Berto mengatakan dirinya beserta jajarannya tidak punya alasan untuk mengundurkan diri. Jajaran direksi telah menerima penugasan secara legitimate. Kini tugas jangka pendek jajaran direksi baru menurut Omar adalah membenahi kinerja PT KAI terutama dalam hal keselamatan. Menanggapi ancaman SP yang akan melakukan penghentian perjalanan kereta tersebut, Omar Berto kepada Tempo News Room, di kantornya mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh daerah operasi (Daops) baik di Jawa baupun di Sumatera. Mengenai ancaman untuk menghentikan perjalanan KA Batu bara, Omar yang baru dilantik Rabu (13/2) kemarin ini menjawab singkat. "Oh... kalau mereka berani melakukan penghentian KA Batu Bara, lebih mudah kami menindaknya, karena itu sudah merupakan tindakan subversif," kata Omar seraya memasuki mobilnya hendak ke Jakarta untuk menghadap menteri BUMN. Dirut juga sempat melontarkan ancaman akan memberikan sanksi pada para karyawan yang tetap melakukan aksi unjuk rasa, "Sanksinya bisa mulai peringatan sampai pemecatan," katanya. (Rinny Srihartini)