TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam birokrat yang menghambat pelaksanaan rencana strategis percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang akan diputuskan dalam rapat kerja di Istana Bogor, hari ini. Jika ada eselon II yang memiliki pandangan berbeda dengan dokumen itu, Dipo akan mengingatkan pejabat di atasnya. "Saya akan libas," katanya di Istana Bogor, Senin (21/2).
Dalam rapat kerja di Istana Bogor ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima penyakit yang menghambat pembangunan. Pertama, pemerintah pusat, utamanya birokrasi, yang sering lambat dan tidak sejalan dengan perencanaan yang dibuat.
Penyakit kedua, pemerintah daerah kerap pula tidak memperlancar dan malah cenderung menghambat. Yang ketiga, penanam modal terkadang juga ingkar janji, padahal pemerintah telah memenuhi pemberian insentifnya. Keempat, pemerintah tak kunjung memperbaiki regulasi yang menghambat pembangunan. Penyakit terakhir adalah adanya kepentingan politik yang tak sehat, baik di pusat atau daerah.
Dipo mengaku siap menegur pejabat birokrasi yang menghambat. Jika pejabat yang menghambat ini akan pensiun, maka tidak akan diperpanjang lagi. "Akan saya tegur, dengan terlebih dulu tekuk pejabat eselon satunya," katanya. Begitu juga dengan pejabat BUMN yang menghambat.
Berkaitan dengan daerah, dia mengatakan memang pemerintah pusat tidak punya kewenangan memecat Gubernur dan kepala daerah. Namun, dia menyatakan ada mekanisme tersendiri dalam mengingatkan mereka. Dia juga meminta pers mengawasi mereka yang menghambat pembangunan di pusat dan daerah.
Dia juga siap menghadapi pihak yang menimbulkan gonjang ganjing politik. "Jika ada gonjang ganjing, investor tidak akan jadi, baik swasta, asing dan dalam negeri," ujarnya.
EKO ARI WIBOWO
