TEMPO Interaktif, Jakarta:Sampai detik ini Kejaksaan Agung belum menerima surat kuasa khusus dari Menko Kesra dan Menteri Keuangan untuk melakukan gugatan terhadap tujuh yayasan yang diketuai mantan Presiden Soeharto. “Kita masih menunggu karena untuk proses litigasi dan non litigasi, surat kuasa khusus ini dibutuhkan,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Barman Zahir kepada Tempo News Room dan dua media elektronik di ruang kerjanya, Kamis (14/2) siang. SKK tersebut, kata Barman, mutlak diperlukan untuk memeriksa ketujuh yayasan itu. “Kita tidak dapat berbuat banyak, karena itu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan gugatan. Kalau enggak ada SKK dan kita tetap mengajukan gugatan, kita akan malu,” ujarnya. Sejauh ini Kejaksaan Agung sendiri sudah bertindak secara proaktif dengan mendatangi Menko Kesra untuk meminta surat kuasa itu. Namun pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid kementerian Kesra sempat ditiadakan. Karena itu secara otomatis Kejaksaan tidak bisa memperoleh surat kuasa itu. Sebelumnya diberitakan Koran Tempo edisi Rabu (13/2), Bambang Kesowo telah mengeluarkan surat persetujuan atas laporan tujuh aset yayasan dan program kerja 2002 itu. Namun Kejaksaan belum mengetahui hal itu. Barman juga mengaku belum tahu rencana evaluasi yang akan dilakukan pemerintah. (Suseno – Tempo News Room)