ICW: KPK dan Satgas Gagal Ungkap Rekening Gendut Polri  

Reporter

Editor

Minggu, 6 Februari 2011 16:49 WIB

Anggota Indonesian Corupption Watch (ICW) dari kiri: Tama S Langkun, Agus Sunaryanto dan Ferbry Hendri saat menggelar konferensi pers di kantor ICW, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai Komisi Pemberantasan Korupsi dan Satgas Anti Mafia Hukum gagal mengungkap kasus rekening gendut Polri. "Perkembangan kasus ini di KPK dan satgas sampai hari ini tidak ada kemajuannya," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febridiansyah, Ahad (6/2).

Kasus rekening gendut mencuat ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengeluarkan Laporan Hasil Analisa soal 23 rekening mencurigakan. Rekening ini dimiliki oleh sejumlah perwira tinggi Polri. LHA ini pun terendus oleh publik. Polri yang menangani kasus ini akhirnya menyatakan bahwa 17 rekening mencurigakan ini dinyatakan wajar.

ICW yang menginvestigasi LHA pun melaporkan kasus ini kepada KPK dan Satgas Anti Mafia Hukum. Satgas, melalui sekretarisnya, Denny Indrayana, bahkan pernah mengatakan akan memanggil semua jenderal Polri yang namanya tercantum dalam LHA PPATK itu. Namun, sampai saat ini, baik KPK maupun satgas tak kunjung menyelesaikan kasus ini

Selain itu, ICW juga berupaya meminta penjelasan terhadap hasil penyidikan Polri ini. Namun, upaya ini mentok karena Polri ogah memberikan penjelasan. Polri menganggap data rekening tersebut sebagai data pribadi yag tak boleh diungkap ke publik. ICW lantas mengadukan sengketa informasi ini ke Komisi Informasi Publik. Sidang yang sudah digelar sejak Desember 2010 itu akan memasuki babak akhir. Selasa (8/2), KIP akan memutus perkara ini.

ICW menilai, KIP lebih merespons laporannya dibanding KPK dan Satgas. Peneliti Divisi Investigasi ICW, Tama S. Langkun, pun menilai repons KIP ini sebagai langkah krusial dalam pengungkapan perkara ini. Bahkan dapat berdampak juga dalam pengungkapan rekening-rekening mencurigakan milik pejabat negara lainnya. "Semoga dengan keputusan KIP ini akan menjadi gerbang untuk mengungkap rekening-rekening mencurigakan pejabat negara lainnya," tuturnya.

Febriyan

Berita terkait

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

29 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

Baca Selengkapnya

ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

21 Mei 2020

ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

Peringatan ICW terhadap kejaksaan Agung mendasarkan pada penjelasan mantan Asisten Pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret

21 Februari 2020

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret

Tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/D masih relatif rendah, yaitu 38,90 persen.

Baca Selengkapnya

Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

30 Desember 2019

Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

12 Desember 2019

Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas KPK dianggap tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan.

Baca Selengkapnya