Penduduk desa memeriksa rumah yang rubuh akibat diterjang banjir di desa Gemblek, Trenggalek, HJawa Timur (6/5). Empat orang tewas dalam musibah tersebut. AP/Trisnadi
TEMPO Interaktif, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, terpaksa meminta uluran bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi dampak bencana alam yang terus menimpa daerah tersebut.
Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Trenggalek Sukamto mengatakan, intensitas bencana alam yang terjadi selama kurun waktu Januari 2011 cukup tinggi. “Daerah kami termasuk rawan bencana,” kata Sukamto, Jumat (4/2).
Sebanyak 23 bencana, baik berupa banjir, tanah longsor dan puting beliung telah menghantam 93 desa di awal tahun 2011 yang menimbulkan kerugian Rp 15 miliar.
Menurut hasil evaluasi Badan Kesejahteraan Pengembangan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), bencana yang mendominasi adalah banjir bandang. Hal ini dipengaruhi kondisi geografis Trenggalek yang mayoritas terdiri dari perbukitan.
Dalam peristiwa yang terjadi awal Januari 2011, satu orang diyatakan tewas akibat terseret air bah. Kecamatan Karangan tercatat sebagai daerah terparah dalam musibah tersebut.
Pemerintah daerah juga mencatat sebanyak 93 desa dengan 67 di antaranya merupakan kawasan rawan banjir. Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Panggul, Pule, Karangan, Tugu, Trenggalek, Pogalan, Durenan, Gandusari, Kampak, Munjungan, dan Kecamatan Watulimo.
Bencana banjir banding telah merusak sejumlah infrastruktur umum seperti jembatan dan plengsengan sungai. Salah satu jembatan utama yang menghubungkan wilayah Trenggalek – Pacitan hingga kini masih belum diperbaiki. Masyarakat hanya membangun jembatan darurat agar jalur tersebut tak terputus.
Menurut Sukamto, yang menyulitkan pihaknya menangangani dampak bencana karena anggaran tahun 2011 belum disetujui.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Trenggalek Yoso Mihardi mengatakan anggaran bencana alam yang dimiliki daerah sangat kecil. Bahkan penanggulangan bencana maupun rehabilitasi terpaksa menggunakan dana tak terduga yang hanya Rp 2 miliar untuk satu tahun. “Kami jelas kekurangan anggaran,” ujarnya.
Bantuan dari Pemerintah Propinsi yang diterima selama ini dinilai masih jauh dari mencukupi. Apalagi Pemprov hanya memberikan bantuan berupa bahan pangan dan dana stimulan yang tak bisa dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.
