TEMPO Interaktif, Jakarta - Guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran makanan dan obat-obatan ilegal, pemerintah akan segera membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Makanan dan Obat Ilegal. Pembentukan Satgas tersebut bakal dikuatkan dengan sebuah peraturan presiden.

"(Satgas) Untuk sinergikan perlindungan kepada masyarakat," kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kustantinah, dalam acara Pencanangan Gerakan Jajanan Anak yang Sehat, Bermutu dan Bergizi di Kantor Wakil Presiden, Senin 31 Januari 2011.

Menurut dia, Satgas ini rencananya akan melibatkan sejumlah institusi, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah serta instansi yang terkait program ini.

Satgas bakal memiliki dasar hukum yang lebih kuat melalui peraturan presiden. Menurut Kustantinah, Satgas akan secepatnya bekerja. "Secepatnya, segera akan dibuat organisasi, rencana aksi harus diimplementasikan," kata dia. "Wapres mengharapkan laporan yang periodik sampai dimana."

Wakil Presiden Boediono menyambut kehadiran Satgas Pemberantasan Makanan dan Obat Ilegal. Dia mengaku selama ini, tidak terlalu peduli dengan kualitas makanan dan menyerahkan kepada produsen makanan. Karena itu ia meminta produsen untuk menaati aturan soal makanan.

Boediono mengungkapkan adanya ketimpangan informasi makanan antara konsumen dan produsen. "Harus ada pihak yang berada di tengah-tengah dalam penegakan dan pengawasan obat makanan tidak berdiri sendiri, kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya," kata Boediono.

Boediono meminta Satgas tersebut bisa mengoptimalkan koordinasi antara seluruh komponen yang tergabung di dalamnya. Wapres berharap dengan adanya Satgas, tak ada lagi pelanggaran makanan dan obat-obatan ilegal.

"Jadi Satgas terpadu masalahnya koordinasi harus ada penjuru yang menggerakkan ini. Masalah ini menyangkut kita semua," katanya.

EKO ARI WIBOWO