TEMPO Interaktif, Jakarta - Adanya usulan sejumlah politisi untuk membubarkan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, dinilai oleh Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, karena belum transparannya kinerja Satgas selama ini.

Hal inilah yang kemudian memunculkan dugaan-dugaan yang tidak mempercayai Satgas dalam membongkar kasus-kasus bersifat tertutup. Wiranto lebih setuju jika Satgas Mafia Hukum itu dievaluasi terlebih dahulu.

"Sebab yang meminta pembubaran juga harus punya bukti bahwa Satgas tidak efektif. Nah, bukti itu yang kemudian dijawab Satgas secara transparan," kata Wiranto yang ditemui saat menghadiri acara haul ke-3 almarhum Presiden Soeharto di Gedung Granadi, Jakarta Selatan, Kamis 27 Januari 2011.

Soal bubar atau tidak bubarnya Satgas, tentunya harus melalui proses diskursus yang sehat. Jadi, kata Wiranto, masing-masing pihak tidak asal saling tuduh atas kepentingan masing-masing.

"Sebenarnya jawabannya adalah kejujuran dari Deny Indrayana (Sekretaris Satgas), dari para politisi, bertemu dan buka-bukaan," katanya. "Saya melihat masih ada pembicaraan-pembicaraan yang menyisakan pertanyaan publik yang belum terjawab. Itu saja masalahnya."

Terkait hak angket mafia pajak yang sekarang mulai bergulir di parlemen, Wiranto menyatakan bagi kadernya di DPR, yang terpenting adalah tidak pernah berhenti mengungkap kebenaran. "Selama kasus masih menyisakan pertanyaan yang besar dari publik dan belum terjawab, Hanura akan terus mendobrak supaya semuanya betul-betul jelas dan gamblang," kata bekas Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglina ABRI di era Soeharto ini.

Menurut dia, partainya tidak pernah menyerah. "Dan tidak pernah kompromi dengan masalah itu," ujarnya.

MUNAWWAROH