TEMPO Interaktif, Malang: Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah mulai membentuk tim khusus yang akan menyusun tafsir korupsi seiring digulirkannya gerakan moral antikorupsi. Ini diperlukan mengingat tafsir tentang korupsi belum memadai. "Jadi, nanti bagaimana yang disebut korupsi akan bisa dinilai secara jelas sehingga memudahkan pencegahankorupsi dan memudahkan para penegak hukum melakukan pengusutan," kata Ketua PBNU Hasyim Muzadi, dalam acara Dialog Ramadhan bertema Gerakan Nasional Pemberatasan Korupsi di Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Senin (17/11) sore.Dalam acara yang digelar oleh NU dan Muhammadiyah serta bekerjasama dengan LSM Kemitraan ini dihadiri oleh lebih dari seribu orang. Mereka yang hadir terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum, kalangan perguruantinggi, organisasi masyarakat dan LSM. Selain itu, hadir pula Ketua PP Muhammadiyah M. Syafii Maarif, Nurcholis Madjid, HS. Dillon, D. Zamawi Imron dan Fraknky Sahilatua. Menyambung soal pembentukan tafsir, Syafii Maarif, Ketua Muhammadiyah mengatakan bahwa NU danMuhammadiyah akan membentuk tim internal terlebih dahulu. Setelah masing-masing tim berhasil menyusunrumusan, kedua tim akan bertemu untuk melakukan pembahasan. "Hasil pertemuan tim itulah yang nantiakan dijadikan cetak biru tafsir," katanya.Acara yang dimulai siang hingga petang dimulai dengan pernyataan dukungan dari beberapa tokoh, sepertiNurcholis Madjid. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh Zamrawi Imron dan Frakky Sahilatua tampil untuk mengajak seluruh undangan menyanyi. Dalam dialog, empat orang menjadi nara sumber: KH Hasyim Muzadi, Syafii Maarif, Dillon dan Ketua ICW Teten Masduki.KH Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa gerakan pemberantasan korupsi merupak gerakan moral untukmenyelamatkan bangsa dengan cara menggerakkan masyarakat membentuk sistem bernegara yang fungsional."'Ini gerakan moral force yang mendorong law force," katanya. Sasarannya bukanlah untuk menghukum individu-individu yang terlibat korupsi, namun mengajak masyarakat menjauhi korupsi. Soal hukumannya, kata Muzadi, merupakan tugas aparat penegak hukum.Bibin Bintardi - Tempo News Room