TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah bantah dituding berbohong, seperti yang tertulis dalam editorial salah satu media cetak nasional. Perbincangan soal tuduhan bohong itu rupanya menempati porsi besar dalam rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Rabu (12/1).
"Kita bicarakan kerisauan pemerintah, kalau (disebut) pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh, ini perlu diluruskan," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden.
Menko Polkam memprotes kata-kata dalam editorial itu yang mengajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, apa yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan di Balai Sidang Jakarta Senin (10/1) lalu adalah kebenaran.
"Tidak ada yang bohong, karena didukung oleh data dan didukung oleh menteri-menteri terkait," ucapnya.
Jika ada pihak lain yang berpendapat berbeda, Djoko berpendapat mereka tak boleh langsung mengatakan pejabat berbohong. "Kenapa tidak datang kepada menterinya dan berargumen di situ, karena ini menyangkut kredibilitas seseorang, dan ini membawa nama Presiden sampai Camat," tuturnya.
Menurutnya kalaupun ada perbedaan pendapat, ruang untuk berdiskusi selalu diberikan. "Jadi jangan menuduh seperti itu," katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim data pemerintah diukur oleh lembaga yang kredibel. Jadi, penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, serta kenaikan pendapatan per kapita, katanya, ialah fakta yang bersumber pada data.
Kemarin, sembilan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Uskup D Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo, membacakan pernyataan sikapnya. Sebuah media cetak dalam editorialnya lantas menyoroti langkah mereka, yang menganggap pemerintahan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanah rakyat dan membohongi rakyat. Djoko menolak menyebut nama media tersebut, namun apa yang diprotesnya itu termuat dalam editorial Media Indonesia hari ini.
Editorial inilah yang diprotes pemerintah. Anehnya, menurut Djoko, bukan para tokoh yang dikritiknya, tetapi editorial tersebut. "Saya sampaikan itu kepada media yang editorialnya (mengatakan) saat ini pemerintahan SBY bohong. Saya tidak mengutip yang mana-mana, saudara jangan keliru. Awas kalo keliru," ucapnya.
Namun, ia menyiratkan tak berencana mengajukan hak jawab dan somasi kepada media itu, ataupun mengadu ke Dewan Pers. "(Konferensi pers) itu bagian dari jawaban kita bahwa kita tidak berbohong, itu saja, as simple as that," katanya.
BUNGA MANGGIASIH
"Kita bicarakan kerisauan pemerintah, kalau (disebut) pemerintah berbohong, saya kira ini terlalu jauh, ini perlu diluruskan," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden.
Menko Polkam memprotes kata-kata dalam editorial itu yang mengajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, apa yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan di Balai Sidang Jakarta Senin (10/1) lalu adalah kebenaran.
"Tidak ada yang bohong, karena didukung oleh data dan didukung oleh menteri-menteri terkait," ucapnya.
Jika ada pihak lain yang berpendapat berbeda, Djoko berpendapat mereka tak boleh langsung mengatakan pejabat berbohong. "Kenapa tidak datang kepada menterinya dan berargumen di situ, karena ini menyangkut kredibilitas seseorang, dan ini membawa nama Presiden sampai Camat," tuturnya.
Menurutnya kalaupun ada perbedaan pendapat, ruang untuk berdiskusi selalu diberikan. "Jadi jangan menuduh seperti itu," katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim data pemerintah diukur oleh lembaga yang kredibel. Jadi, penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, serta kenaikan pendapatan per kapita, katanya, ialah fakta yang bersumber pada data.
Kemarin, sembilan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Uskup D Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo, membacakan pernyataan sikapnya. Sebuah media cetak dalam editorialnya lantas menyoroti langkah mereka, yang menganggap pemerintahan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanah rakyat dan membohongi rakyat. Djoko menolak menyebut nama media tersebut, namun apa yang diprotesnya itu termuat dalam editorial Media Indonesia hari ini.
Editorial inilah yang diprotes pemerintah. Anehnya, menurut Djoko, bukan para tokoh yang dikritiknya, tetapi editorial tersebut. "Saya sampaikan itu kepada media yang editorialnya (mengatakan) saat ini pemerintahan SBY bohong. Saya tidak mengutip yang mana-mana, saudara jangan keliru. Awas kalo keliru," ucapnya.
Namun, ia menyiratkan tak berencana mengajukan hak jawab dan somasi kepada media itu, ataupun mengadu ke Dewan Pers. "(Konferensi pers) itu bagian dari jawaban kita bahwa kita tidak berbohong, itu saja, as simple as that," katanya.
BUNGA MANGGIASIH
