ICW: Kengototan DPR Bangun Gedung Baru Patut Dicurigai

Reporter

Editor

Senin, 10 Januari 2011 11:16 WIB

Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR RI. Gambar: dpr.go.id
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch, mempertanyakan motivasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bersikeras melanjutkan proyek pembangunan gedung baru. ICW menduga ada beberapa pihak yang sengaja memaksakan agar proyek pembangunan tetap bisa berjalan.

"Dugaan kami, ada beberapa pihak yang coba menjalankan proyek di dalam DPR. Sudah ada patronase bisnis politik," kata Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, saat dihubungi, Senin (10/1).

Wacana pembangunan gedung baru DPR terlontar pada pertengahan tahun lalu, dan kontan mendapat kecaman keras dari masyarakat hingga akhirnya rencana itu ditunda. Wacana ini kembali dilontarkan oleh Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebutkan bahwa pembangunan gedung baru DPR sudah mendapat persetujuan semua fraksi. Pembangunan gedung baru rencananya dimulai tahun ini.

Dahlan mengatakan, DPR terkesan terus memaksakan kebijakan yang terbukti mendapat resistensi keras dari publik tersebut. "DPR bicara dalam kapasitas sebagai apa?" kata dia. Jika mewakili rakyat, permintaan pembangunan gedung baru tersebut dinilainya tidak relevan.

Meski dana yang dianggarkan DPR untuk pembangunan gedung baru telah diturunkan, lanjutnya, namun tetap saja permintaan ini berlebihan. "Walaupun ada penurunan hingga jumlahnya tidak sampai Rp 1 triliun, angka ini tetap saja fantastis," ujarnya. Tahun ini saja dana yang dianggarkan DPR untuk gedung baru mencapai Rp 800 miliar.

Dahlan mengatakan, untuk 560 anggotanya, DPR mematok anggaran pembangunan mencapai harga Rp 8 juta per meter persegi. Terakhir, angka ini ditekan hingga Rp 6 juta agar proyek bisa dijalankan.

Namun, kata Dahlan, angka yang dipatok itu tetap saja terlalu besar. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diperoleh ICW dari beberapa pengembang, untuk membangun ruangan hotel mewah saja, anggaran yang dibutuhkan 'hanya' sekitar Rp 4 juta per meter persegi.

Dengan pertimbangan itu, ICW mendesak pimpinan DPR untuk membatalkan rencana pembangunan gedung baru itu. Apalagi, lanjutnya, jika mempertimbangkan tunggakan kinerja DPR sepanjang tahun lalu yang hanya menghasilkan produk legislasi jauh di bawah target. "Pembangunan gedung baru ini adalah program yang bukan prioritas," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya