Politisi PPP: Poros Tengah dalam Setgab Siap Digagas
Senin, 27 Desember 2010 20:31 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kekuatan partai menengah yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab) siap digagas. Hal itu diungkapkan oleh politisi PPP, Romahurmuziy dalam diskusi yang di gelar Konsultan Charta Politika di Jakarta, Senin (27/12).
Menurut Romy, panggilan akrabnya, selama ini partai menengah di dalam setgab merasa dikebiri. Terutama dalam proporsionalitas komunikasi dan garapan isu di dalam paguyuban partai koalisi itu. "Dominasi Demokrat dan Golkar terlalu besar," ujarnya.
Selain itu, transaksional politik antara Demokrat dan Golkar juga kentara tercium. Ada semacam pengikat tertentu antara dua partai besar itu, sedangkan dengan empat partai lainnya tidak ada semacam kontrak apapun. "Sehingga terasa timpang saluran komunikasinya," ujarnya.
Untuk menyiasati ketimpangan komunikasi itu, PPP dan partai tengah lainnya perlu menggagas poros tengah. Itu, kata Romy, akan membuat kekuatan penyeimbang di dalam setgab. "Kami tidak ada tujuan untuk membubarkan atau apapun, yang kami inginkan ada proporsionalitas komunikasi," katanya.
Romy menerangkan, salah satu tantangan yang akan menjadi contoh adalah kebijakan soal parliamentary threshold. Setgab, hingga saat ini belum menyentuh persoalan itu. Bagi Demokrat dan Golkar, hal itu tidak menjadi masalah. Tapi sebaliknya bagi partai tengah seperti PPP. "Dengan adanya poros tengah, kami ingin, persoalan semacam itu dibahas serius di koalisi," katanya.
Romy menilai selama ini terkesan ada semacam hak veto yang dimiliki Demokrat dan Golkar. Setiap kebijakan seolah dipaksakan kepada anggota koalisi lainnya. "Dengan kekuatan 171 kursi di DPR, poros tengah seharusnya jadi kekuatan tersendiri di koalisi nantinya," ujarnya.
Maruar Sirait, politisi asal PDIP menyatakan bahwa sebenarnya ketidaksolidan setgab sudah terlihat dari awal tahun ini. Ia menyebut banyak hal yang bisa dijadikan contoh, salah satunya adalah soal angket Century. "Penyikapan koalisi terhadap sebuah permasalahan seringkali gagal di DPR. Soliditasnya perlu dipertanyakan," katanya.
Direktur Charta Politika, Yunarto Widjaja mengatakan, persoalan koalisi merupakan salah satu isu yang membuat 2010 menjadi tahun krisis politik bagi pemerintahan SBY. Dalam bidang politik, pemerintahan SBY diwarnai perbedaan politik yang tajam di antara aktor-aktor politik yang bermain. "Suara perbedaan juga dirasakan dari dalam koalisi," katanya.
Perbedaan politik tersebut, kata Yunarto, menyebabkan jajaran eksekutif, termasuk presiden, tersandera oleh kekuasaan partai politik yang mengelilinginya. "Begitu pula dengan legislatif yang tersandera barter politik, dan yudikatif, di mana penegak hukum tersandera konstalasi kekuatan eksekutif dan legislatif," ujarnya.
Menanggapi soal akan digagasnya poros tengah, Politisi Golkar Bambang Soesatyo hanya berpendapat bahwa evaluasi memang diperlukan atas Setgas. "Yang penting bagi setgab ke depan adalah membahas hal yang lebih substansial," katanya.
Sandy Indra Pratama
