TEMPO Interaktif, Jakarta - Tim Advokasi Pembela Kemerdekaan Pers dari Konspirasi Pengalihan IPO Krakatau Steel menuding Dewan Pers terlibat dalam pengalihan isu penjualan saham perdana PT Krakatau Steel. Hal itu diungkapkan Koordinator Tim, Johnson Panjaitan, dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (21/12). "Sejak awal media sudah diincar, dengan konspirasi yang bukan hanya melibatkan perusahaan pers tapi juga Dewan Pers," katanya.
Dewan Pers sebelumnya mengeluarkan keputusan yang menyatakan empat wartawan yang meliput di bursa melanggar kode etik jurnalistik. Salah satu di antaranya adalah Reinhard Nainggolan, wartawan Harian Kompas. yang dituding telah meminta sejumlah saham Krakatau Steel melalui sebuah konsultan.
"Yang dituduhkan itu tidak benar dan sangat manipulatif. Bagaimana wartawan bisa membeli saham dari konsultan," kata Johnson.
Dewan Pers, lanjut Johnson, telah menyebarkan pernyataan yang menghakimi kliennya kepada sejumlah wartawan. Dewan Pers juga dikatakan telah bekerja sama dengan pihak konsultan, yakni Kita Communication, dalam pernyataan yang dikeluarkan.
Untuk itu, tim advokasi menyatakan akan menempuh jalur hukum atas nama kebebasan pers. Mereka berencana mengajukan gugatan hukum ke pengadilan tata usaha negara terhadap Dewan Pers. "Telah merugikan klien saya hingga dipecat dan dihukum," tambah Johnson.
Selain guguatan ke PTUN, tim advokasi juga akan mengajukan gugatan hukum perdata terhadap direktur utama Kitacomm Henny Lestari, Direksi PT Krakatau Steel Tbk dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
RIRIN AGUSTIA
