TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung membantah adanya praktek KKN dalam proyek komputerisasi di tubuh kejaksaan seluruh Indonesia. Bantahan ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Barman Zahir kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Selasa(12/2). Itu berkaitan dengan pemberitaan di majalah Tempo edisi terbaru yang terbit Senin (11/2). Barman menjelaskan, proyek yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Agung RI tahap 2 (Sinkari-2) ini guna melengkapi sistem online di seluruh kantor kejaksaan. “Kantor Kejaksaan Tinggi ada sekitar 30 buah dan Kantor kejaksaan Negeri sekitar 350,” ujar Barman. Proyek ini dibiayai dengan bantuan dari pemerintah Spanyol sebesar US$ 20 juta. Untuk pelaksanaannya, lanjut Barman, Kejaksaan membuka tender dan diikuti oleh empat perusahaan dari Spanyol, yaitu Citre Telkom SA, Transtools SA, Sainco SA dan Soluziona SA. Lelang dilakukan secara resmi menurut ketentuan Keppres No 18/2000. "Kita menggunakan sistem penilaian yang dilakukan oleh dua konsultan nasional dan internasional,” kata dia. Konsultan itu masing-masing dari Lembaga Komputer Universitas Indonesia (nasional) dan dari Prasetyo Utomo Anderson (internasional). Pembukaan lelang dilakukan 31 Desember 2001, dievaluasi tanggal 7-22 Januarai 2002, dan diumumkan tanggal 24 Januari 2002. “Dari hasil penilaian dua konsultan tersebut kami memilih Citre sebagai pemenang proyek,” katanya. Citre dimenangkan karena mempertimbangkan harga terendah, sehingga negara karena bisa menghemat sebanyak Rp 20 miliar. Dalam pengajuan proposal lelang tersebut, Citre menawarkan harga US$ 17, 49 juta, Transtools US$ 17,87 juta, Soluziona US$ 18,76 juta,dan Sainco US$ 19,98 juta. “Jadi kami memilih Citre berdasarkan penawaran yang terendah itu,” jelasnya. Ketika ditanya apakah dengan harga yang murah tersebut Citre bisa menjamin kualitas perangkat yang akan digunakan, Barman mengatakan, sejauh ini dirinya belum mengecek sampai ke sana. “Itu teknis ya, saya belum sempat menanyakan,” tandasnya. Menanggapi adanya kecurigaan terjadi praktek KKN dalam proyek tersebut, kembali Barman menegaskan bahwa dalam penentuan pemenang proyek, Kejaksaan sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Hal itu dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi persyaratan rencana kerja syarat (RKS). “Artinya proyek ini bisa menjangkau ke seluruh pelosok tanah air,” ujar Barman. Bantuan pemerintah Spanyol itu, kata Barman, berlaku untuk masa 40 tahun. Pemerintah Spanyol memberikan grace peroid (bebas bunga) selama 10 tahun sebesar 0,7 persen. “Selama 10 tahun ini kita dibebaskan bunga karena adanya proses pematangan perangkat di kantor-kantor Kejaksaan," ujarnya. Disinggung adanya keterlibatan orang dekat Jaksa Agung yang diuntungkan dalam proyek tersebut, kembali Barman membantah. Menurutnya, tender ini dilakukan secara transparan dan pelaksanaan lelangnya mengikuti pasal 14 ayat 3 Keppres No 18/2000. (Suseno-Tempo News Room)