TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Sukarnoputri mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya sekarang dirasakan seperti keranjang sampah. Hal itu terjadi karena kebiasaan perilaku di kalangan birokrat sejak dulu yang malas mengecek kebenaran langsung dari lapangan. Birokrat seringkali hanya duduk di belakang meja menunggu laporan dan itu pun yang baik saja. “Saya jadi tertawa sendiri, sebab seringkali saat kunjungan ke daerah, protokol hanya menunjukkan yang baik-baik saja. Apa gunanya? Kan ke sana untuk mengetahui yang buruk, ini suatu proses sebagai keranjang sampah,” kata Mega di hadapan 920 birokrat se-Indonesia saat membuka Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Nasional (Rakorpannas) 2002 di Hotel Indonesia, Senin (10/2). Megawati juga mengakui, kritik selama ini kepada para birokrasi pemerintah harus diterima dengan lapang dada meski terkadang bernada mengolok-olok. Dia menyebutkan beberapa gambaran kritik, yaitu antara lain perangainya arogan, organisasinya tambun sehingga geraknya lamban, perilakunya korup serta profesionalisme dan produktivitasnya rendah. Karena itu, Mega meminta kepada lembaga pemerintahan brsedia melakukan audit internal terhadap lembaganya sendiri. Audit itu, lanjut dia, tidak semata pada anggaran, keuangan dan pengawasan, tetapi juga mengenai etika serta perilaku pegawainya. Jika hal itu dilaksanakan maka citra pemeritahan yang kuat dan bersih dapat diwujudkan. “Citra yang bersih dan kuat ini jangan hanya menjadi slogan. Apalagi pada kenyataannya dilupakan karena kesibukan dan tidak dibicarakan lagi sehingga diulangi lagi perbuatan tidak terpuji itu. Ingat, saya tidak mudah lupa,” kata Mega yang mengenakan baju stelan biru yang disambut tepuk tangan hadirin. Dalam kesempatan yang sama, Mega juga mengritik sikap pemerintah daerah yang sudah mulai menonjolkan rasa kedaerahan. Menurut dia, hal itu sulit diterima secara rasional dan objektif. Bahkan penyelenggaraan Adipura untuk daerah urung diadakan kembali akibat arogansi kedaerahan itu. “Saya sangat meresahkan hal itu,” imbuh dia. Sementara itu, Menteri PAN Faisal Tamim mengakui jajaran birokrat belum sepenuhnya siap untuk berubah terhadap kondisi yang ada. Karena itu, Faisal menyatakan pihaknya mengeluarkan empat kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme birokrat. Keempat kebijakan itu adalah pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggara negara, peningkatan kapasitas dan komitmen pelayanan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan umum, dan peningkatan pemberantasan anasir KKN. Rakorpannas diselenggarakan tiga hari yang diikuti seluruh sekretaris jenderal (sekjen) departemen, sekjen kementerian, sekjen lembaga pemerintah non-departemen, inspektorat jenderal (irjen), Sekretaris daerah/kota/kabupaten dan badan pengawas. Mendagri, menkeu dan menteri perencanaan pembangunan nasional dijadwalkan akan memberikan materi. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)