TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi mengatakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru terpilih Busyro Muqodas menyandang beban berat. "Pak Busyro punya banyak pekerjaan rumah," kata Burhanudin saat dihubungi Tempo, Jumat (26/11).
Burhan mengungkapkan, pekerjaan rumah Busyro berat bukan hanya menyandang beban kerja di KPK, tetapi juga harus bertanggungjawab atas pembenahan di dua lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. "KPK juga harus bertanggungjawab atas rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap dua institusi ini," tuturnya.
Alasannya, menurut Burhan, KPK didirikan tidak hanya untuk memberantas kasus korupsi, tetapi juga melakukan pembenahan di kepolisian dan kejaksaan. "Ada fungsi supervisi yang diemban KPK," ujarnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan LSI, tambahnya, kepolisian dan kejaksaan masih mendapatkan raport merah. "Ini harus jadi kegelisahan KPK juga," tuturnya. Untuk itu, ia menganjurkan agar Busyro melakukan koordinasi antarlembaga dengan baik. "Selama ini koordinasi antar ketiganya masih kurang baik," Burhan menilai.
Selain itu, Busyro juga harus berani melakukan terobosan dalam penegakan hukum dan pembenahan penegak hukum di Indonesia. Hal ini perlu dilakukannya untuk memutus mata rantai korupsi yang sudah mengakar di dua institusi ini. "Karena penyakit ini sudah kronis," ujarnya.
Soal penanganan perkara, Burhan memberi catatan soal kasus dana talangan Bank Century. Ia menilai KPK harus segera memberikan kepastian hukum dalam kasus ini. "Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar," ujarnya.
Ia meminta KPK tidak mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan kasus ini. Semakin lama kasus ini menggantung, maka semakin lama pula orang-orang yang terlibat tidak jelas statusnya. "Boediono dan Sri Mulyani tidak boleh disandera," tutupnya.
Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat memilih Busyro Muqoddas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia terpilih dengan mengungguli calon lainnya, Bambang Widjajanto. Busyro adalah mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga dosen hukum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Febriyan
