TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan semacam penghargaan dan sanksi bagi instansi pemerintah untuk mendukung berjalannya reformasi birokrasi. "Beri reward (instansi) yang bagus. Yang Ngaco kita beri beri penalti saja. Harus itu" kata Wakil Presiden Boediono dalam pidato di acara Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional 2010, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/11).
Seperti apa bentuk penghargaan dan sanksi, Boediono mengaku masih memikirkan. Apakah dalam bentuk anggaran atau nonfinansial. Yang jelas, upaya ini dilakukan untuk membuat masing-masing instansi mengejar prestasi dan mendapatkan penghargaan.
Menurut Boediono, sebenarnya soal penghargaan dan penalti bisa saja tak hanya diberikan pemerintah pusat tapi juga oleh publik. Artinya harus ada sistem dimana publik juga bisa memonitor. Diharapkan ini bisa memunculkan kompetisi yang sehat. "Kami akan mendesign suatu sistem seperti itu, didalam masing-masing instansi dan tentunya yang memikirkan ini masing-masing pimpinan dari instansi,"kata dia.
Pemerintah pusat akan mendukung dari segi apapun dan memastikan tidak akan berbenturan dengan kewenangan otonomi daerah. "Kami akan dukung, yang tidak melakukan tentu ada penalty yang dalam kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi domain dari publik," ujarnya.
Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023
6 Desember 2023
Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023
Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.