ICW Tuding Kepolisian dan Kejaksaan Lindungi Petingginya
Minggu, 21 November 2010 17:07 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketidakseriusan polisi dan jaksa mengusut kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan diduga sebagai upaya melindungi para petingginya.
"Apa yang dilakukan mereka ini seperti menangkap teri tapi melepas paus," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah dalam jumpa pers di kantornya, Ahad (21/11).
Pasalnya dari sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam kasus Gayus, polisi dan jaksa hanya menyasar pejabat menengah, namun enggan membidik petingginya.
"Kita sudah memberikan kesempatan, tapi mereka tidak menunjukkan hasil positif. Sulit dipercaya mereka mampu menuntaskannya di tengah pusaran konflik kepentingan," katanya.
ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi langsung mengambil alih kasus-kasus Gayus, kecuali yang sudah telanjur masuk ke persidangan, yakni penyelewengan pajak PT Surya Alam Tunggal. Kepemilikan rekening Rp 28 miliar, safe deposit Rp 75 miliar, dan aliran uang dari sejumlah perusahaan untuk Gayus masih terbuka untuk dituntaskan KPK.
Menurut Febri, Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai lembaga yang diawasi KPK sama sekali tak berhak menolak pengambilalihan kasus Gayus. Undang-undang KPK pasal 8 ayat 3 jelas mengatur, jika KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka, berkas perkara, alat bukti, dan dokumen terkait dalam jangka waktu 14 hari. "Jika KPK mengambil alih kasus ini, maka upaya membersihkan Dirjen Pajak dan meminimalisir pengemplangan pajak bisa terjadi," tuturnya.
BUNGA MANGGIASIH
