TEMPO Interaktif, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah SBY gagal dalam menciptakan gerakan reformasi birokrasi. Hal itu ditegaskan oleh anggota pengurus harian YLKI, Tulus Abadi saat dihubungi Tempo, Selasa (2/11). "Turunnya indeks pelayanan publik yang dilansir KPK menjadi bukti," ujarnya.
YLKI sependapat dengan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan adanya penurunan kualitas dari pelayanan publik dari aparatur pemerintahan SBY.
Menurut Tulis, ada dua macam jenis pelayanan publik. Pertama, pelayanan yang dilakukan birokrasi murni. Kedua, pelayanan yang dilakukan oleh Bada Usaha Milik Nasional atau Daerah. Yang terparah, menurut YLKI, saat ini adalah pelayana publik yang dilaksanakan oleh birokrasi murni. "Pengurusan Surat Izin Mengemudi, Kartu identitas, Akta tanah, itu hal yang menurut saya masih lemah pelayanannya," katanya.
Tulus menerangkan, saat ini budaya birokrasi di pemerintahan masih kental dengan budaya yang sangat terbalik dari seharusnya. "Bukannya melayani masyarakat, malah ingin dilayani oleh masyarakat,' ujarnya.
YLKI menilai, banyak birokrat yang belum mengerti esensi dari Undang-Undang No 25 tahun 2009 soal Pelayanan Publik. Padahal, dalam undang-undang itu jelas diatur bagaimana kewajiban aparatur pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya.
"Implementasi dari UU pelayanan publik itu belum dilaksanakan baik," ujarnya. Sehingga, lanjut dia, tidak ada perubahan radikal yang dilakukan setelah undag-undang itu diberlakukan.
Sebelumnya, Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 353 unit layanan pemerintah menunjukkan terjadi penurunan kualitas pelayanan dalam setahun terakhir, baik di pusat maupun di daerah. Survei ini dilakukan setiap tahun dan dimulai pada tahun 2007.
Survei yang berlangsung pada bulan April-Agustus 2010 tersebut melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 12.616 orang yang terdiri dari 2.763 orang responden di tingkat pusat, 7.730 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 2.123 orang responden di tingkat pemerintah kota. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir.
Sandy Indra Pratama
