Setiap Tahun 1.000 Hektare Lahan Pertanian Produktif di Bali Beralih Fungsi
Kamis, 28 Oktober 2010 15:22 WIB
TEMPO Interaktif, DENPASAR - Lahan pertanian produktif di Bali, setiap tahun seluas 1.000 hektare beralih fungsi akibat desakan kebutuhan sektor industri pariwisata. Selain itu, semakin minim anak muda yang menekuni bidang pertanian. "Sudah tidak ada lagi anak petani yang tetap ingin bertani," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam pertemuan dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kamis (28/10).
Menurut Pastika, industri pariwisata menjanjikan pekerjaan yang lebih bergengsi dengan penghasilan yang lebih besar. Sedangkan para petani tetap hidup dalam kemiskinan. Bila dibiarkan, situasi seperti itu merupakan ancaman bagi budaya Bali yang berbasis budaya agraris. Karena alasan itulah, Pemerintah Provinsi Bali mentargetkan kenaikan penghasilan petani minimal Rp 2 juta pada 2013.
Target itu bisa dicapai dengan upaya mengembangkan sistim pertanian yang terintegrasi (Simantri). Pertanian diintegrasikan dengan produksi pupuk organik, peternakan, kolam ikan dan aktivitas agrowsiata.
Pemprov Bali telah menyalurkan dana Rp 200 juta untuk membantu 20 kelompok petani melakukan pembelian sapi dan alat pengolahan kompos. Masing-masing kelompok bisa membeli sapi dan mengolah kotorannya untuk dijadikan pupuk.
Program Simantri juga diintegrasikan dengan program "Bali Green Province" yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2013. Program ini berusaha untuk menerapkan penggunaan produk organik untuk setiap aktivitas pertanian. Subsidi pupuk bagi petani yang mencapai Rp 4 miliar, saat ini dipilah antara pupuk kimia dan organik. Pada tahun 2013, hanya pupuk organik saja yang disubsidi.
Menanggapi upaya itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siswono Yudhohusodo menyatakan akan membantu pencapaian target tersebut. Sebab, pertanian yang ramah lingkungan sudah menjadi komitmen secara nasional.
Siswono meminta pejabat Kementerian Pertanian yang hadir dalam pertemuan itu untuk memberikan alokasi dana program pengolahan pupuk organik bagi Bali. "Kami berharap nantinya semua produk pertanian di Bali dipupuk dengan pupuk organik dan memberi nilai tambah bagi petani," ujarnya. ROFIQI HASAN.
Menurut Pastika, industri pariwisata menjanjikan pekerjaan yang lebih bergengsi dengan penghasilan yang lebih besar. Sedangkan para petani tetap hidup dalam kemiskinan. Bila dibiarkan, situasi seperti itu merupakan ancaman bagi budaya Bali yang berbasis budaya agraris. Karena alasan itulah, Pemerintah Provinsi Bali mentargetkan kenaikan penghasilan petani minimal Rp 2 juta pada 2013.
Target itu bisa dicapai dengan upaya mengembangkan sistim pertanian yang terintegrasi (Simantri). Pertanian diintegrasikan dengan produksi pupuk organik, peternakan, kolam ikan dan aktivitas agrowsiata.
Pemprov Bali telah menyalurkan dana Rp 200 juta untuk membantu 20 kelompok petani melakukan pembelian sapi dan alat pengolahan kompos. Masing-masing kelompok bisa membeli sapi dan mengolah kotorannya untuk dijadikan pupuk.
Program Simantri juga diintegrasikan dengan program "Bali Green Province" yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2013. Program ini berusaha untuk menerapkan penggunaan produk organik untuk setiap aktivitas pertanian. Subsidi pupuk bagi petani yang mencapai Rp 4 miliar, saat ini dipilah antara pupuk kimia dan organik. Pada tahun 2013, hanya pupuk organik saja yang disubsidi.
Menanggapi upaya itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siswono Yudhohusodo menyatakan akan membantu pencapaian target tersebut. Sebab, pertanian yang ramah lingkungan sudah menjadi komitmen secara nasional.
Siswono meminta pejabat Kementerian Pertanian yang hadir dalam pertemuan itu untuk memberikan alokasi dana program pengolahan pupuk organik bagi Bali. "Kami berharap nantinya semua produk pertanian di Bali dipupuk dengan pupuk organik dan memberi nilai tambah bagi petani," ujarnya. ROFIQI HASAN.
