TEMPO Interaktif, Bandung - Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) Kabupaten Bandung memberikan rapor merah kepada Bupati Bandung, Obar Sobarna. Mereka menilai selama masa kepemimpinannya sejak 2005-2010, Obar belum dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Bandung.
Menurut Sekretaris Jendral PSDK, Dadan Ramdhan, penilaian itu didasarkan pada beberapa aspek, seperti tata kelola pemerintahan, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pengelolaan APBD, bencana dan otonomi desa.
“Kami melakukan pengelolaan data sekunder dari RPMJD 2005-2010, data BPS 2008, dokumen APBD 2005-2010 dan observasi lapangan. Hasilnya kami berikan nilai rata-rata 4,” kata Dadan kepada wartawan di kantor PSDK, Kamis (21/10).
Dadan mengatakan, pemerintah Kabupaten Bandung masih sangat tertutup dalam rencana pembangunan dan masih menganggap dokumen anggaran sebagai sesuatu yang rahasia sehingga warga tidak banyak dilibatkan. Selain itu, kebijakan peningkatan kapasitas keuangan daerah pun tidak dilakukan dengan optimal,
”PAD Kabupaten Bandung masih dibawah 10 persen, belanja publik masih lebih kecil daripada belanja pegawai dan dan SILPA pun masih diatas 10 persen. Ini menunjukan buruknya kinerja pemerintahan Kabupaten Bandung,” katanya.
Sementara itu, peneliti dari perkumpulan inisiatif Kabupaten Bandung, Heri Ferdian mengatakan, dari total APBD Kabupaten Bandung pada 2010 yang mencapai Rp. 2,01 triliun, sebanyak Rp. 344 miliar tidak terserap kepada masyarakat, “itu disebabkan karena selalu telatnya pengesahan APBD,” kata Heri.
Selain itu, kata Heri, Belanja Daerah Kabupaten Bandung juga selalu mengalami defisit anggaran rata-rata 12 persen setiap tahunnya. “Anggaran belanja pegawai pemerintah Kabupaten Bandung lebih besar dibandingkan anggaran belanja untuk publik. Padahal publik yang sangat membutuhkan,” ujarnya.
Rapor ini, diharapkan dapat menjadi acuan DPRD Kabupaten Bandung dalam penilaian Laporan Pertanggung Jawaban Bupati. Selian itu, rapor ini juga diharapkan dapat menjadi cambuk untuk Bupati pada periode selanjutnya, yang akan dipilih pada 31 Oktober mendatang agar lebih mementingkan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung.
“Kami juga berharap agar masyarakat mengawal kinerja pemerintahan bupati pada periode mendatang, agar jelas anggaran yang digunakannya,” kata Dadan.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Menurut Sekretaris Jendral PSDK, Dadan Ramdhan, penilaian itu didasarkan pada beberapa aspek, seperti tata kelola pemerintahan, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pengelolaan APBD, bencana dan otonomi desa.
“Kami melakukan pengelolaan data sekunder dari RPMJD 2005-2010, data BPS 2008, dokumen APBD 2005-2010 dan observasi lapangan. Hasilnya kami berikan nilai rata-rata 4,” kata Dadan kepada wartawan di kantor PSDK, Kamis (21/10).
Dadan mengatakan, pemerintah Kabupaten Bandung masih sangat tertutup dalam rencana pembangunan dan masih menganggap dokumen anggaran sebagai sesuatu yang rahasia sehingga warga tidak banyak dilibatkan. Selain itu, kebijakan peningkatan kapasitas keuangan daerah pun tidak dilakukan dengan optimal,
”PAD Kabupaten Bandung masih dibawah 10 persen, belanja publik masih lebih kecil daripada belanja pegawai dan dan SILPA pun masih diatas 10 persen. Ini menunjukan buruknya kinerja pemerintahan Kabupaten Bandung,” katanya.
Sementara itu, peneliti dari perkumpulan inisiatif Kabupaten Bandung, Heri Ferdian mengatakan, dari total APBD Kabupaten Bandung pada 2010 yang mencapai Rp. 2,01 triliun, sebanyak Rp. 344 miliar tidak terserap kepada masyarakat, “itu disebabkan karena selalu telatnya pengesahan APBD,” kata Heri.
Selain itu, kata Heri, Belanja Daerah Kabupaten Bandung juga selalu mengalami defisit anggaran rata-rata 12 persen setiap tahunnya. “Anggaran belanja pegawai pemerintah Kabupaten Bandung lebih besar dibandingkan anggaran belanja untuk publik. Padahal publik yang sangat membutuhkan,” ujarnya.
Rapor ini, diharapkan dapat menjadi acuan DPRD Kabupaten Bandung dalam penilaian Laporan Pertanggung Jawaban Bupati. Selian itu, rapor ini juga diharapkan dapat menjadi cambuk untuk Bupati pada periode selanjutnya, yang akan dipilih pada 31 Oktober mendatang agar lebih mementingkan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung.
“Kami juga berharap agar masyarakat mengawal kinerja pemerintahan bupati pada periode mendatang, agar jelas anggaran yang digunakannya,” kata Dadan.
ANGGA SUKMA WIJAYA
