TEMPO Interaktif, Jakarta:Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Jimly Asshidiqie mengharapkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) tidak perlu merasa sungkan memeriksa kekayaan Presiden Megawati Sukarnoputri. “Kalau memang tugasnya memeriksa, ya memeriksa saja. Kenapa mesti merasa sungkan,” ujar dia kepada Tempo News Room, melalu telepon di Jakarta Minggu (10/2) siang). Akan tetapi, Jimly menghendaki pemeriksaan sesuai dengan tataran hukum yang berlaku. Ia tidak menginginkan KPKPN bekerja melebihi kewenangannya sehingga mengharuskan presiden hadir sendiri dalam pemeriksaan. Alasannya, “pemanggilan” itu mengesankan KPKPN berkedudukan lebih tinggi dari presiden. “Apakah dengan independensinya, kemudian semena-mena melakukan tugasnya memanggil presiden,” tanya dia. Sepengetahuan Jimly, tugas KPKPN cukup memeriksa laporan kekayaan pejabat penyelenggara negara sebagai neraca awal. Laporan itu digunakan sebagai neraca awal untuk mengawasi perkembangan selanjutnya kekayaan pejabat. Ia memisalkan laporan kekayaan presiden nanti akan menjadi data awal KPKPN memantau kekayaan presiden selama menjabat. Menurut Jimly, laporan kekayaan awal itu benar-benar harus akurat. Kesalahan pada neraca awal akan menyebabkan permasalahan selanjutnya. Sehingga, dia menilai KPKPN perlu memperhatikan para pejabat yang mengaku hidup sederhana. Sebab, tambah dia, para pejabat justru cenderung melaporkan nilai kekayaannya yang sedikit. Tak lebih dari guru SMA atau SMP sekitar satu hingga dua miliar rupiah. “Jadi kekayaan awal itu harus benar-benar dikoreksi, tapi tidak perlu mencari-cari kekurangan sebagai kesalahan,” kata dia. Selama pengawasan, kata Jimly, KPKPN perlu bekerjasama dengan pihak kepolsian, kejaksaan dan organisasi non pemerintah. Kakayaan pejabat itu diumumkan agar diketahui masyarakat. Sehingga, selama mengawasi akan mudah mengetahui kejanggalan pejabat selama menjabat. Disinilah peran kepolisian dan kejaksaan untuk menindak secara hukum. “Yang ke belakang-belakang itu, juga urusan polisi dan kejaksaan untuk mengusutnya. Itu bisa dikatakan sebagai tindakan memberikan kesaksian bohong,” tambah dia. Batasan kerja untuk memeriksa laporan awal, kata Jimly, akan menumbuhkan produktifitas kerja KPKPN. Kerja KPKPN berikutnya cukup memfokuskan perkembangan kekayaan, dan kemudian melaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan. KPKPN cukup mencegah, bukan menindak dan berfungsi represif seperti kepolisian. Mengingat kurangya sumber daya KPKPN, Jimly melihat sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. KPKPN dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada untuk bekerja efektif. Tidak perlu bekerja secara teknis, tetapi cukup merumuskan kebijakan menerapkan seluruh sumber daya yang ada. Sehingga tidak terjebak kegiatan praktis. “Yang perlu dibenahi itu preventifnya. Asumsikan laporan kekayaan itu benar supaya tidak capek. Tapi begitu menerima laporan, harus dikoreksi benar. Daripada mengecek benar atau salah,” pinta dia. Jimly melihat kerja KPKPN selama ini lamban. Buktinya, kata dia, sudah dapat dilihat dari langkah KPKPN yang bekerja sejak Juni tahun lalu tidak pernah tuntas. Bahkan saat ini saja masih harus menyelesaikan tunggakan pemeriksaan tahun lalu. “Menjadi habis waktunya karena harus mengorek-korek informasi awal. Ini penting untuk mengingatkan kawan-kawan di KPKPN terjebak di pekerjaan teknis yang tidak berguna,” jelas dia. (Eduardus Karel Dewanto)