ICW: Presiden Lakukan Pembiaran dalam Kasus Bibit-Chandra
Minggu, 10 Oktober 2010 18:40 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pembiaran dalam kasus kriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Sehingga membuat kasus tersebut “tersandera” lebih dari setahun.
“Komitmen pemberantasan korupsi Presiden SBY sangat diragukan jika tidak mampu memberikan kata putus, sesuai kewenangan Presiden, dalam kasus ini,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah melalui keterangan persnya hari ini (10/10).
Febri berharap, SBY sebagai Presiden seharusnya tegas memerintahkan pada Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono dalam menyikapi kasus kriminalisasi Bibit-Chandra. Caranya, dengan menghentikan penuntutan dengan alasan ketiadaan barang bukti. “Atau secara terbuka menyatakan kasus Bibit-Chandra adalah rekayasa hukum.”
Ia menjelaskan, di sini putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung diposisikan sebagai koreksi terhadap kelemahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Bibit-Chandra. Khususnya, pernyataan telah cukup bukti dan alasan sosiologis. “Seharusnya Plt Jaksa Agung menerbitkan deponering,” kata Febri.
Peneliti ICW Donal Fariz menambahkan, pihaknya memang belum menelaah, apakah Darmono sebagai Plt Jaksa Agung bisa memutuskan deponering dalam kasus ini. “Memang seharusnya yang mengeluarkan deponering itu Jaksa Agung definitif. Ada kemungkinan juga, kalau yang mengeluarkan deponering itu Plt, di kemudian hari akan timbul konflik.”
Meski begitu, Donal menjelaskan, bukan berarti pilihan deponering diabaikan oleh Kejaksaan Agung. Untuk kasus Bibit-Chandra, deponering menurut ICW masih merupakan langkah paling tepat. Sebab, menutup kemungkinan ada pihak lain yang mempraperadilankan kasus ini, seperti yang dilakukan Anggodo Widjojo.
Isma Savitri
