TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono meminta perusahaan swasta ikut mengatasi kemiskinan. Kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership) dipandangnya diperlukan tak hanya dalam proyek infrastruktur, tapi juga pada gerakan menangani kemiskinan.
"Kita inginkan semacam koordinasi, sinergi, kegiatan masyarakat dengan dunia usaha dalam rangka membantu mereka yang kurang beruntung ini," ujarnya saat membuka The 3rd Indonesia Business Links International Conference on Corporate Social Responsibility di Balai Kartini, Rabu 29 September 2010.
Menurut dia, kemitraan pemerintah dan swasta dalam proyek sosial telah menjadi tren di sejumlah belahan dunia.
Boediono berpendapat perusahaan swasta bisa memulai dengan turut serta dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), yang telah ada sejak krisis ekonomi 1998."Pemerintah (ber)harap korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program PNPM," ucapnya.
"Nanti kita akan pikirkan bagaimana korporasi itu punya ruang untuk menentukan mana-mana dan yang menjadi target, dan bentuknya kayak apa," tuturnya.
Nilai proyek PNPM, kata Boediono, lazimnya tak begitu besar, antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Ia mencontohkan, di Sulawesi Utara, ada proyek masyarakat setempat yang mengalirkan air dari sumber di gunung ke kampung nelayan di pesisir pantai. Dengan biaya sekitar Rp 300 juta, seluruh kampung nelayan bisa mendapat air bersih.
BUNGA MANGGIASIH
"Kita inginkan semacam koordinasi, sinergi, kegiatan masyarakat dengan dunia usaha dalam rangka membantu mereka yang kurang beruntung ini," ujarnya saat membuka The 3rd Indonesia Business Links International Conference on Corporate Social Responsibility di Balai Kartini, Rabu 29 September 2010.
Menurut dia, kemitraan pemerintah dan swasta dalam proyek sosial telah menjadi tren di sejumlah belahan dunia.
Boediono berpendapat perusahaan swasta bisa memulai dengan turut serta dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), yang telah ada sejak krisis ekonomi 1998."Pemerintah (ber)harap korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program PNPM," ucapnya.
"Nanti kita akan pikirkan bagaimana korporasi itu punya ruang untuk menentukan mana-mana dan yang menjadi target, dan bentuknya kayak apa," tuturnya.
Nilai proyek PNPM, kata Boediono, lazimnya tak begitu besar, antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Ia mencontohkan, di Sulawesi Utara, ada proyek masyarakat setempat yang mengalirkan air dari sumber di gunung ke kampung nelayan di pesisir pantai. Dengan biaya sekitar Rp 300 juta, seluruh kampung nelayan bisa mendapat air bersih.
BUNGA MANGGIASIH
