TEMPO Interaktif, Jakarta:Praktek suap dalam dunia politik adalah hal yang lazim. Jika ingin menjadi kandidat kuat dalam suatu partai, maka harus besar juga setorannya pada partai itu. Sementara, para politisi muda yang bersih bersiap-siap saja menjadi tokoh marginal. Jika itu terus terjadi, bisa-bisa partai tidak butuh politisi muda yang jujur. Ambil saja para konglomerat hitam untuk mendanai partai. Kalau itu terjadi sampai kapan kita menjadi maju, kata Koordinator Indonesia Corruption Watch, Teten Masduki, saat ditemui Tempo News Room, di hotel Indonesia, Minggu (9/2). Diakui atau tidak, menurut dia, sistem setoran itu terjadi di mayoritas partai. Untuk itu, ia menegaskan tentang pentingnya pengawasan yang dilakukan langsung oleh rakyat. Tulis saja, KPU dalam hal ini tidak berfungsi, MA tidak melakukan law enforcement jika partai ada pelanggaran soal dana. Jadi, rakyat harus difungsikan, katanya. Cara pengawasan yang bisa digunakan adalah mengetahui soal kejelasan transaksi dan penggunaan keuangan partai. Ini diatur seiring dengan peraturan sistem Pemilu. Namun, Teten mengakui bahwa banyak partai yang tidak menghendaki adanya aturan ini. Mereka menolak standar audit yang harus dipenuhi, ujar dia. Untuk itu, lanjut Teten, memang diperlukan keberanian rakyat untuk terus memonitor setiap pengeluaran dana partai, baik yang dipakai untuk persiapan Pemilu sampai saat kampanye nanti. Selanjutnya, rekomendasi hasil monitor itu bisa menjadi pembanding dengan laporan keuangan resmi partai ke KPU dan MA. Nah, kalo ada kesalahan fatal, partai itu bisa dibubarkan, ujar Teten. Ditegaskan, kondisi buruk dari partai yang ada sekarang sudah bukan rahasia lagi. Tak pelak, banyak rakyat yang akan meninggalkan partai yang dulu menjadi pilihannya. Teten sendiri mengakui fenomena ini sehingga kemungkinan golongan putih akan bertambah. Berkaitan dengan golput sebagai indikasi ketidak percayaan rakyat, bekas fungsionaris PAN, Faisal Basri, menyatakan golput adalah hak sehingga aneh jika akan diterapkan sanksi bagi golput ini. Kecuali Pemilu itu merupakan kewajiban, itu baru pelanggaran, tandasnya, di tempat yang sama. Wacana sanksi untuk golput ini dilihat Teten sebagai akibat ketakutan partai kehilangan massanya. Ia khawatir ke depan bakal muncul lagi wacana bahwa Pemilu ke depan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. (Andi Dewanto-Tempo News Room)