TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana pemerintah membentuk komite aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak, sebagai program pengurangan jumlah pekerja anak, disambut positif Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ini diungkapkan Ketua PGRI, Prof Dr Mohammad Surya, kepada Tempo di Jakarta, Kamis (10/5). Program pemerintah itu dianggap berkaitan dengan aktivitas PGRI yang juga sedang melakukan kampanye penghapusan pekerja anak dengan menyebarkan paket-paket informasi.

Aktivitas PGRI itu, menurut Surya, sasarannya adalah para guru, sebab mereka adalah pihak yang dekat dengan anak dari sudut pendidikan. PGRI mengharapkan, dengan adanya paket informasi itu, anak-anak yang sekolah tidak akan berhenti sekolah dan, bila perlu, anak-anak yang putus sekolah mau kembali ke sekolah.

Menanggapi program pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2001, Surya menilai, hal itu bersifat lebih umum. “Artinya, dapat dipergunakan oleh siapapun,” kata dia. Pihak PGRI sendiri sangat antusias dengan rencana pemerintah itu. “Boleh juga kalau kami akan diajak bekerja sama,” kata dia.

Dalam catatan PGRI, di Indonesia terdapat 11 juta anak putus sekolah dan enam juta di antaranya menjadi pekerja anak. Sementara dalam World Education Forum bulan April 2000 di Dakar, Senegal, telah disepakati penjadwalan ulang penuntasan persoalan pekerja anak sampai tahun 2015. Mengingat itu, PGRI melancarkan kampanye penghapusan pekerja anak dengan menyebarkan 4000 paket informasi.

Data PGRI itu sendiri berbeda dengan data Depnakertrans. Berdasarkan catatan Depnakertrans, tahun 1995 jumlah pekerja anak mencapai 1,644 juta jiwa anak. Pada 1996, jumlah itu bertambah menjadi 1,768 juta anak. Kemudian tahun 1997 menjadi 1,802 juta jiwa, dan tahun 1998 mencapai angka 2,183 juta jiwa. (Deddy Sinaga)