TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai Jaksa Agung baru sebaiknya berasal dari luar korps Adhiyaksa. Alasannya, orang luar dinilai akan lebih netral dalam melakukan reformasi ditubuh kejaksaan dan juga dinilai memiliki paradigma yang berbeda. "Kalau orang dalam, paradigmanya sama dengan yang sekarang. Jadi tidak akan ada kemajuan," ujar Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, Jumat (3/9).
Menurut Donal, selama ini kinerja reformasi kejaksaan dinilai tidak memuaskan. Parameternya, masih banyak ditemukan jaksa yang diduga bermain mata dalam perkara yang ditanganinya. Ia memberi contoh soal keterlibatan Cirus Sinaga dalam kasus Gayus, lalu ada pertemuan antara Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari dengan Harry Tanoesoedibjo. "Kalau calon dari orang dalam Kejagung, mungkin kasus seperti ini tidak akan terungkap," ujarnya.
Mengenai siapa calon yang dinilai pantas, Donal mengatakan, ICW mengusulkan salah satu dari calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi yang nanti tidak terpilih. Menurut ICW, kedua calon pimpinan KPK yang diajukan Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Bambang Widjojanto dan Busyro Muqodas, adalah calon terbaik yang ada saat ini.
"Dua-duanya memiliki komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Jadi tidak ada salahnya satu diantara mereka diusulkan sebagai Jaksa Agung," kata Donal. Ia menambahkan, calon dari luar untuk mengisi jabatan jaksa agung bukan sesuatu yang baru. Salah satu jaksa agung yang tidak berasal dari jaksa karir adalah Abdul Rahman Saleh.
Wacana pergantian Jaksa Agung kembali mencuat setelah Presiden sebelumnya menyampaikan rencana pengganti Jaksa Agung dan Kapolri saat ini yang akan memasuki masa pensiun.
Febriyan
