TEMPO Interaktif, Jakarta:Penyidikan polisi atas 11 anggota PDI Perjuangan di Komisi IX DPR yang diduga menerima suap dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam proses divestasi Bank Niaga, terus berlanjut. Kamis (6/2) kemarin, Presiden Megawati dikabarkan meneken surat ijin bagi polisi untuk memeriksa para wakil rakyat itu. Meski begitu, sampai Jumat (7/2) ini, Kejaksaan Agung mengaku belum menerima salinan surat dari Megawati, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Saya akan memeriksanya lagi. Mungkin belum sampai, kata Pelaksana Harian Juru Bicara Kejaksaan Agung, Andi Sjarifuddin, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (7/2). Ditambahkan, jika benar surat itu telah ditandatangani Presiden, lembaganya pasti mendapat tembusannya. Tunggu sampai Senin pagi. Saya akan cek, katanya, berulang-ulang. Seperti ditulis sebelumnya, kasus suap yang pertamakali dirilis Koran Tempo ini bermula dari sebuah pertemuan perkenalan antara petinggi BPPN dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan, di Komisi IX, di hotel Park Lane, Jakarta, Juni tahun lalu. Sebelas anggota Fraksi Banteng yang hadir dalam pertemuan itu adalah Indira Damayanti, Meilono Suwondo, Engelina Pattiasina, Daniel Budi Setiawan, Dudhie Makmun Murod, Max Moein, Poltak Sitorus, Willem M. Tutuarima, Sukono, Heri Achmadi, dan Gunawan Wirosaroyo. Sedangkan BPPN diwakili Ketuanya Syafruddin Temenggung, Suryo Susilo, dan I Nyoman Sender (Deputi Ketua BPPN Bidang Restrukturisasi Perbankan). Seusai pertemuan, BPPN membagikan amplop berisi uang tunai US$ 1.000. Kasus penyuapan ini pertamakali dituturkan Meilono Suwondo dan Indira Damayanti pada Tempo News Room, pertengahan September tahun lalu. PDI Perjuangan sendiri telah membantah tudingan suap itu. Beberapa anggota PDI Perjuangan yang dilaporkan menerima suap, balik melaporkan Indira ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Awal Nopember, Syafruddin Temenggung juga sudah diperiksa polisi dan membantah membagikan uang dalam amplop untuk anggota DPR. (Wahyu Dhyatmika Tempo News Room)