TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru Bicara Kejaksaan Agung, Andi Sjarifuddin, mengaku belum tahu soal permintaan pencekalan yang disampaikan Mabes Polri ke Dirjen Imigrasi untuk para tersangka pengutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bermasalah. Kami belum terima tembusan suratnya, kata Sjarifuddin pendek, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (7/2) sore tadi. Seperti ditulis sebelumnya, Kepala BPPN Syafruddin Temenggung, Selasa (4/2) lalu, melaporkan komisaris dan direksi dari lima bank bermasalah ke Mabes Polri karena dinilai tidak melakukan kewajiban sesuai Akte Pengakuan Utang (APU) yang telah mereka tandatangani. Kelima bank bermasalah itu adalah Bank Intan milik Fadel Muhammad, Bank Putra Surya Perkasa (PSP) milik Trijono Gondokusumo, Bank Bahari dan Bank Metropolitan milik Santosa Sumali, serta Bank Namura Internusa milik Baringin Panggabean dan Joseph Januardy. Laporan BPPN itu kemudian ditindaklanjuti Kepala Polri Jenderal Polisi Dai Bachtiar, yang hari Jumat (7/2) ini memastikan telah mengirim surat permintaan pencekalan atas semua tersangka kasus ini. Ketika menerima laporan soal lima bank nakal awal pekan ini, polisi menyatakan akan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki kasus kakap ini. Kepala Bagian Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Pol Erwin Mapasseng ketika itu mengaku telah melakukan beberapakali pertemuan lintas departemen. Selain tidak tahu soal pencekalan itu, Sjarifuddin juga mengaku belum bisa memastikan tahapan penyidikan kasus-kasus korupsi BLBI lain, yang ditangani Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Tapi, kami masih terus bekerja, katanya meyakinkan. Dalam sebuah wawancara khusus dengan Tempo, akhir Agustus tahun lalu, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Haryadi Widyasa, mengaku pihaknya sudah menyelesaikan semua penyidikan perkara BLBI. Sekarang, bola ada di BPPN. Mereka bilang tidak kooperatif, kami lempar ke pengadilan, katanya ketika itu. (Wahyu Dhyatmika Tempo News Room)