TEMPO Interaktif, Jakarta - Satuan Tugas Anti Maafia Hukum enggan menanggapi komentar sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat tentang obral remisi bagi para koruptor. Anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, yang dihubungi Tempo, mengungkapkan bahwa satgas belum memiliki sikap atas komentar tersebut lantaran belum menerima laporan pemberian remisi pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke- 65 kemarin. "Saya belum bisa komentar karena belum ada laporannya, saya baru baca di media massa saja," ujarnya.
Ia menghimbau berbagai pihak untuk tidak buru-buru berkomentar tentang pemberian remisi yang rutin dilaksaanakan Kementrian Hukum dan Hak Azasi manusia ini. "Jangan buru-buru komentar dulu, kita lihat dulu seperti apa laporan dari Menhukham, baru kita bisa bicara," ucapnya. Ia juga menilai beberapa pemberitaan di media yang menyebutkan Arthalita Suryani telah menerima remisi tidak benar "Saya dapat laporan dari Dirjen-nya, Arthalita belum mendapatkan remisi kok, coba anda cek lagi," kata Achmad Santosa.
Sebelumnya, sejumlah LSM melayangkan komentar miring perihal pemberian remisi kepada para koruptor dan pelanggar hak azasi manusia. Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa memegang pernyataannya soal koruptor yang seharusnya tidak mendapatkan remisi (potongan) masa hukuman.
Selain itu, Emerson juga mengaku ada kejanggalan dalam pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi Aulia Pohan. Aulia Pohan, yang merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikabarkan mendapatkan remisi tiga bulan. Padahal, menurut Emerson, Aulia belum memenuhi persyaratan telah menjalankan sepertiga masa tahanannya. Persyaratan tersebut dibutuhkan oleh seorang terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi.
Febriyan
